Jakarta – Pengadaan fasilitas Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia (RI) patut di tunjang. Hal itu penting dilakukan, untuk mendukung Bakamla dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabya menjaga keamanan wilayah laut Republik Indonesia.
Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan luas lautan yang jauh lebih besar dari daratan, membutuhkan peran maksimal Bakamla. Pengadaan fasilitas kapal untuk menunjung aktivitas, perlu mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Bentuk dukungan DPR tidak hanya lewat anggaran, tapi juga lewat pengawasan, agar mekanisme anggaran dan pemanfaatannya benar-benar berjalan sesuai ketentuan.
Anggota Komisi I DPR RI, Djenri Keintjem, SH MH mengungkapkan hal itu di Jakarta (23/1017). Menurut Djenri untuk memastikan proses pengadaan fasilitas, termasuk pengadaan kapal tetap berjalan baik dan selesai tepat waktu, Kamis (12/10) lalu komisi I DPR RI mengunjungi galangan kapal milik PT Pelindo Batam, yang sedang mengerjakan proses pembangunan kapal Bakamla untuk zona Barat.
“Minggu lalu saya dan teman-teman komisi I mengunjungi Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk memastikan dan melihat secara langsung progres pengerjaan kapal oleh PT Pelindo. Hasil kunjungan tersebut, proses pekerjaan berlangsung masih sesuai perencanaan, “ujar Keintjem.
Namun, di harapkan pengerjaan kapal tersebut terus berjalan normal dan tidak mengalami kendala, sehingga dapat selesai tepat waktu. Nantinya kapal seharga Rp 210 miliar akan difungsikan untuk memperkuat armada Bakamla zona barat Republik Indonesia.
Saat di tanyakan kasus hukum terkait korupsi yang menerpa Bakamla saat ini, Djenri anggota DPR RI daerah pemiihan Sulawesi Utara mengatakan, biarkan masalah tersebut di selesaikan sesuai proses hukum.
“Sekarang kan proses hukumnya sedang berjalan, jadi biarkan mekanisme hukum yang di kedepankan. Kita berharap konsentrasi Bakamla tidak terganggu karena kasus tersebut, sehingga aktivtas dan operasional tetap berjalan sesuai fungsi dan tanggung – jawab, ‘tandasnya.
Djenri juga menyinggung soal peningkatan kualitas dan armada zona timur menjadi hal yang di seriusi komisi I. “Komisi I seluruh wilayah laut Indonesia termasuk wilayah timur, dan Sulawesi Utara harus mendapat perhatian yang sama. Apalagi salah-satu wilayah di Sulawesi utara di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Miangas yang berbatasan langsung dengan Filipina, “ujarnya mengakhiri pembicaraan. (donny).
