Jakarta – Situasi Marawi mulai memasuki babak baru. Setelah beberapa bulan di kuasai kelompok teroris, Presiden Filipina Rodigo Duterte, Selasa (17/10/17) menyampaikan terbebasnya Kota Marawi dari pengaruh teroris, yang di tandai dengan di mulai proses rehabilitasi di Marawi.
Duterte, mengutip detik.com , seperti di lansir media lokal Filipina ABS, CBN News mengatakan hal tersebut di hadapan tentara yang telah berbulan-bulan di tugaskan untuk memerangi militan pro ISIS di Marawi.
“Hadirin semua, saya di sini menyatakan kota Marawi telah terbebas dari pengaruh teroris, yang menandai di mulainya rehabilitasi kota ini, “ujar Duterte.
Pernyataan resmi presiden yang di kenal keras memerangi penyalah-gunaan narkoba di sampaikan setelah otoritas setempat memastikan tewasnya dua pemimpin militan pro ISIS Isnilon Hapilon dan Omarkhayam Maute, setelah terjadi penyerbuan oleh militer Filipina, Senin (16/10).
Sejauh ini situasi politik dan keamanan yang terjadi di kota Mawari Filipina mendapat perhatian serius pemerintah Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Di ketahui Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan wilayah terdekat dan berpotensi menjadi jalur masuk militan di Marawi dan wilayah lain di Filipina untuk menghindari kejaran tentara Filipina.
Anggota Komisi I, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Sulawesi Utara, Djenri Keintjem di Jakarta, Senin (23/10/17) mengatakan, perkembangan terbaru di Marawi adalah hal positif dan melegakan. Namun demikian kewaspadaan tinggi harus tetap di lakukan, terutama pada jalur-jalur dan pulau tak berpenghuni di Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pada kedua wilayah ini di nilai ada beberapa tempat yang berpotensi menjadi akses masuk militan untuk menghindari kejaran tentara Filipina.
“Kita apresiasi hasil yang di capai pemerintah Filipina, tapi kita tetap harus waspada dan jangan lengah. Karena mereka (militan) itu pasti akan mencari tempat baru sebagai basis, yang mereka anggap aman. Tapi saya yakin Sulut akan tetap aman, “tandas Keintjem.
Selain itu menurutnya, wilayah di bagian Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi jalur potensial sebagai tempat perlintasan para teroris.
Namun demikian menurut mantan anggota DPRD Provinsi Sulut tiga periode ini, antisipasi yang dilakukan pemerintah Provinsi dan pihak Kodam XII Merdeka sudah sangat baik.
Langkah antisipatif tersebut membuktikan pemerintah cepat dan tanggap, termasuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. “Kita harus mensuport penuh langkah pak gubernur Olly Dondokambey dan wakil gubernur Steven Kandouw dalam menjaga kestabilan dan keamanan di Sulawesi Utara. Semua harus bersatu, kerja bersama, jangan jalan sendiri-sendiri, “tandasnya.
Di tambahkannya, selain terus waspada dengan situasi terkini di Marawi, Filipina, langkah ansitipatif lain adalah munculnya kembali gerakan radikalisme akhir-akhir ini di tanah air.
“Negara kita termasuk Sulawesi Utara saat ini tengah menghadapi ujian terhadap Pancasila, khebinekaan dan kerukunan. Ini tidak tentu tidak kita kehendaki, tapi nyatanya gerakan itu ada.
Sebagai provinsi yang selama ini terkenal dengan toleransi dan keberagaman, gerakan ini menjadi tantangan kita semua, tidak pemerintah, untuk membuktikan bahwa Pancasila dan keberagaman itu sudah tumbuh subur dan mengakar dalam hati dan perilaku kita warga Sulawesi utara, “ujarnya.
Tokoh agama, tokoh masyarakat, dosen dan guru adalah ujung tombak bersama pemerintah untuk menangkal gerakan radikal. “Kampus dan sekolah adalah benteng Pancasila dan keberagaman yang tidak bisa di rusak, “tegas Keintjem.
Pendapat senada datang dari wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Katholik Rachel Tuerah. Di katakannya, konflik di Mawari jangan hanya di antisipasi dari sisi masuk teroris ke Sulawesi Utara, tapi juga muncul pemikiran atau kelompok radikal di berbagai kalangan.
“Gerakan radikal adalah ancaman terhadap kebhinekaan dan ideologi bangsa kita. Harus ada langkah bersama, termasuk organisasi pemuda dan mahasiswa dalam mengantisipasi ini, “ujar Tuerah.
Dia menambahkan diskusi lintas organisasi penting dibangkitkan lagi. Selain menjaga siaturahmi, diskusi lintas organisasi dapat dijadikan ajang untuk saling memperkaya wawasan dan ideologi kebangsaan.
“Organisasi pemuda dan mahasiswa itu sebenarnya laboratoriumnya kebhinekaan kita sejak dulu, “jelas Tuerah, wakil sekjen DPP GPPMP yang juga mantan pengurus Presidium PMKRI. (donny)
