JAKARTA – Kembali komponen masyarakat menyatakan penolakkan terhadap aktivitas tambang di pulau bangka Minut. Ormas DETEKSI Indonesia dalam diskusinya merekomendasikan dukungan atas penolakkan pemerintah Minut terhadap tambang di pulau Bangka.
Donny Lumingas Koordinator Deteksi Indonesia mengatakan bahwa mereka tidak hanya melihat kasus di Sulawesi Utara, tapi di daerah lain di Indonesia juga. ” Saat ini memang DETEKSI melihat kasus di Minahasa Utara perlu di sikapi dengan seirus, apalagi sudah menjadi polemik yang panjang. Saaatnya pemerintah saat ini lebih memperhatikan investasi yang ramah lingkungan, dan aman untuk masyarakat. Ini bukan berarti kita anti dengan investasi pertambangan, tapi jangan sampai merusak untuk jangka panjang,” ujar Lumingas, mantan Sekjen Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
Lumingas menilai Pulau Bangka lebih cocok untuk pariwisata atau perikanan, inji sejalan dengan kebijakan pemerintah saat ini. Ke depan menurutnya akan dilakukan komunikasi dengan simpul-simpul lain dalam menyikapi perkembangan di Pulau Bangka. “Kami rencana akan bertemu dengan wakil rakyat dari Sulawesi Utara yang ada di Senayan, apakah itu DPR RI atau DPD. Tentunya mereka juga perlu dilibatkan dan rakyat Sulut menunggu siikap mereka,” tambahnya.
Seperti diketahui keberadaan PT Mikro Metal Energi sebagai investor pertambangan biji besi di Pulau Bangka, saat mendapat penolakan Pemprov Sulut dan Pemkab Minut. Bahkan beberapa hari lalu Bupati MInahasi Utara telah mengutus beberapa SKPD untuk melakukan pembahasan dengan Kemenkopolhukam di Jakarta. Selain dari dari Pemkab, utusan Pemrprov Sulut di wakili Asisten I Jhon Palandung.
Sementara Rachel Tuerah, mantan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menilai, pendekatakan investasi yang lebih mengutamakan kepentingan materi investasi tanpa memperhatikan ekosisten dan kepentingan jangka panjang bagi masyarakat, adalah pendekatakan yang keliru dan hanya mementingkan situasi jangka pendek.
“Nilai investasi yang besar tidak menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam. Kita kita bisa bisa serakah hanya kejar keuntungan tapi tidak memikirkan kelestarian alam. Karena kalau lingkungan rusak masyarakat juga akan kena dampaknya,” tandas Tuerah yang saat ini juga sebagai fungsionaris Pengurus Pusat Pemuda Katolik.
Karena itu Tuerah mengatakan sudah sewajarnya sikap pemerintah Provinsi dan kabupaten mendapat dukungan masyarakat. “Kalu sikap pemerintah sesuai dengan kepentingan dan kesejarteraan rakyat ya harus kita dukung, kalau tidak sesuai ya kita koreksi,” tambah Tuerah.
