Manado, (14/1/2020) – Masalah jalan Manado – Tomohon mengemuka dalam kunjungan kerja (kunker), Anggota DPD RI, Ir Stefanus B.A.N. Liow (SBANL) beberapa waktu lalu.
SBANL, yang juga Wakil Ketua Kelompok (Fraksi) DPD RI di MPR, mendapat pertanyaan tentang kepastian penyelesaian masalah jalan Manado – Tomohon.
Di ketahui jalan Manado – Tomohon merupakan ruas utama yang menghubungkan tidak hanya, dari Kota Manado ke Tomohon, tapi juga dengan beberapa daerah lain yaitu, Minahasa, Minahasa tenggara termasuk Minahasa Selatan.
“Memasuki musim penghujan seperti saat ini, kami kembali di buat was – was. Peristiwa tanah longsor Januari 2014 yang memakan korban masih terus membekas. Karena itu kami harap pemerintah tetap menjadikan perbaikan jalan Manado Tomohon sebagai program prioritas, “ujar Ferly Tololiu warga Tomohon Selatan.
Ruas jalan Manado – Tomohon memang sudah sangat padat dan tidak mampu lagi menampung volume kendaraan. Selain itu setiap musim hujan hampir selalu ada kejadian tanah longsor. Bencana besar tanah longsor 15 Januari 2014 memakan korban jiwa cukup banyak. Setelah kejadian, Gubernur saat itu Sinyo Sarundajang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait solusi jalan Manado – Tomohon.
“Pak Sarundajang merencanakan beberapa alternatif, yaitu tetap melakukan pelebaran dan catting pada ruas jalan saat ini, lalu pelebaran akses jalan yang dari Tinoor, serta ruas jalan dari Lota Pineleng, “jelas SBANL, menanggapi pertanyaan warga.
Sebelum itu menurut Anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini, tahun 2012 Pemkot Tomohon telah membentuk panitia pembebasan lahan yang di ketuai Sekretaris Kota Arnold Poli.
Memang rencana tersebut ada kendala soal pembebasan lahan.
Sebelumnya Pemerintah Pusat sudah pernah mengucurkan dana Rp 150 miliar, tapi akhirnya dikembalikan lagi. “Pemerintah pusat hanya menyediakan dana untuk pembangunan, sementara daerah untuk pembebasan lahan. Kalau di lihat jalan ini melewati wilayah Minahasa dan Tomohon. Jadi perlu ada koordinasi aktif yang di fasilitasi Pemprov, “jelasnya.
SBANL menambahkan, Gubernur Olly Dondokambey pada Juni 2018 telah mengungkapkan rencana pembangunan jalan Tol Manado – Tomohon – Kawangkoan dan Amurang sepanjang 42 km.
“Tahun 2018 Gubernur mengatakan rencana pembangunan jalan tol tersebut. Progresnya kita tunggu seraya berharap semua stakeholder senantiasa bersinergitas dalam mendorong dan mengawal semua usaha baik demi percepatan pembangunan daerah. Untuk menindak lanjuti aspirasi warga, nanti akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Pemda dan menanyakan saat nanti Raker Komite II DPD RI dengan Menteri PUPR RI, “ujar mantan Ketua Komisi P/KB Sinode GMIM ini ketika di hubungi via HP Selasa (14/01/2020).
Sementara itu Ferol Warouw Akademi Universitas Negeri Manado (UNIMA) mengatakan daya dukung lingkungan yaitu beban jalan atas volume kendaraan sudah tidak memadai, sehingga perlu solusi mendesak dari pemerintah.
“Kita bisa lihat kejadian longsor sudah berulang – ulang. Dalam keadaan normal saja jalan sudah macet apalagi ketika ada bencana. Dari akses jalan ini juga putaran ekonomi rakyat bergulir, contoh para pedagang yang ke pasar Karombasan dan Bersehati, “tandasnya. (rdl)
