Jakarta, (11/12/2018) – Masalah yang mendera PT Garuda Indonesia, perlu penyelesaian secara cepat, tepat dan menyeluruh.
Mencuatnya ancaman mogok dari Serikat Karyawan Garuda (SEKARGA) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) tidak hanya menyita perhatian publik dan mengganggu kenyamanan calon penumpang, tapi bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Garuda.
“Untuk sementara ancaman pemogokan tertunda, tapi bukan berarti masalah selesai. Kita menunggu hasil satuan tugas yang di bentuk Kemenko Maritim Pak LBP, semoga ada segera ada hasilnya. Tapi penyelesaiannya harus cepat, tepat dan menyeluruh, karena publik terus menanti “ujar Ketua Dewan Kehormatan Nasional Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (INKINDO), Kristiya Kartika, Senin (11/06/2018)
Mencuatnya ancaman mogok di tengah situasi menjelang arus mudik lebaran, sangat mengganggu kenyamanan dan psikologi calon penumpang.
Walau akhirnya ancaman mogok di tunda serta di janjikan tidak akan di lakukan saat peak season, namun publik tetap was-was.
Menurut Kritiya Serikat Pekerja Garuda Indonesia bertanggung-jawab menciptakan keharmonisan dan kegairahan anggotanya dalam memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggan serta pasar pada umumnya.
“Upaya konfrontatif dengan cara mogok sangat merugikan korporasi dan masyarakat,” katanya.
Mantan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI ini, mengatakan, penyelesaian masalah di tubuh BUMN Garuda Indonesia harus di dasari kesadaran kolektif bersama.
“Tentu penyelesaian masalah harus didasari oleh kesadaran kolektif saling menghargai nilai dan norma perusahaan yang berorientasi pada upaya mencapai kemajuan korporasi di masa depan,” kata Kristiya.
Di sisi lain, munculnya wacana pelibatan pilot TNI AU untuk menggantikan pilot bila terjadi pemogokan mendapat kritikan keras Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pengurus YLKI Tulus Abadi menilai rencana tersebut menunjukkan kepanikan pemerintah.
“Sebuah tindakan yang main hantam kromo, bahkan anti regulasi, baik regulasi nasional atau internasional ICAO, “ujar Tulus Abadi.
Di ketahui ancaman mogok sekitar 5000 karyawan dan 1300 pilot anggota SEKARGA serta APG merujuk pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Garuda Indonesia bulan lalu. SEKARGA dan APG menilai hasil tersebut tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. (4RL).
