Informasi Seputar Sulawesi Utara – Sulut Berbagi Informasi Seputar Sulawesi Utara | Sulut
SULUT – Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Sulawesi Utara (Sulut) yang berjumlah ratusan, Selasa (27/09/16) siang tadi melakukan aksi demo damai di halaman kantor DPRD Provinsi Sulut.
Para pendemo diterima langsung oleh tiga anggota legislator DPRD sulut yakni, James Karinda, Boy Tumiwa, dan Rocky Wowor.
Para pendemo yang mayoritas berprofesi sebagai sopir angkutan AKDP menyuarakan beberapa tuntutan yakni :
1. Memohon kepada Gubernur dan Kapolda Sulut agar menertibkan kendaraan Taxi Gelap (Plat Hitam) di jalur tertentu di wilayah sulut.
2. Memohon kepada Gubernur dan DPRD Sulut untuk memperhatikan para pengusaha dan pengemudi AKDP yang adalah angkutan resmi sesuai dengan UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009.
3. Para pengusaha AKDP selalu memenuhi kewajiban mengurus STNK, Izin Trayek, Retribusi terminal dan Jasa Raharja.
4. Pendapatan para pengusaha dan pengemudi AKDP sangat menurun karena adanya Taxi Gelap (Plat Hitam).
5. Bubarkan pangkalan Taxi Gelap dan fungsikan terminal AKDP di Sulut.
Menanggapi tuntutan dari para sopir, Jems Karinda mengatakan akan menyampaikan tuntutan ini secara terbuka kepada pimpinan DPRD agar bisa disampaikan lagi kepada Gubernur dan Wagub serta pusat dan akan segera ditindaklanjuti oleh komisi III.
“Yang pasti, kami akan menyampaikan hal ini untuk ditindaklanjuti karena kalau tidak hal ini akan panjang. Kalau ini dibiarkan secara terus menerus kasihan nasib dari para sopir ini,” ujar Ketua Komisi IV yang membidangi Kesra.
Karinda juga menandaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekan Anggota DPRD sulut lainnya memaklumi kehadiran dari para pendemo, karena jika mata pencaharian dari para sopir terhambat, dampaknya akan berimbas pada keluarga baik dari segi ekonomi pendidikan dan lain-lain.
“Karena itu kita sepakat dari DPRD bahwa kita akan memperjuangkan hal ini. DPRD tidak akan memutuskan karena keputusan itu ada pada eksekutif dalam hal ini Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat,” tandasnya sembari menambahkan bahwa DPRD mempunyai kekuatan untuk menekan dan menyampaikan aspirasi kepada gubernur supaya memperhatikan aspirasi dari para sopir dan pengusaha. Aksi demo damai dari para sopir AKDP tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. (Ardybilly)
