Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bekerja sama dengan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan di Hotel Grand Puri Manado (26/3). Rakor ini diikuti oleh tiga provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara dan dibuka oleh Deputi Infrastruktur BNPP Ir. Agung Mulyana, MSc.
Pada kesempatan itu Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang yang diwakili Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Sulut Arnold Mononutu mengatakan, pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan adalah salah satu prioritas dalam pembangunan nasional karena terkait erat dengan keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), martabat bangsa serta kepentingan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan antar negara.
Mononutu mengatakan bahwa untuk tahun anggaran 2013 ini Provinsi Sulawesi Utara khususnya di wilayah perbatasan, pemerintah pusat melalui 15 kementrian/lembaga meluncurkan dana 400 M. “Antara lain untuk penyelesaian bandara Miangas 90 M dan pembuatan bandara Sitaro sebesar 65 M,” ungkap Mononutu mengutip Gubernur Sulut. Hal ini sesuai keputusan BNPP No. 1 tahun 2013 dan mengharapkan agar kepedulian pemerintah pusat pada daerah-daerah kepulauan dan perbatasan serta rencana dan pelaksanaan kegiatan dari ini didukung oleh masyarakat Sulut dan pembiayaannya ditangani langsung oleh BNPP.
Maksud dan tujuan dari Rapat Koordinasi ini dalam rangka penajaman-penajaman untuk kegiatan dan program untuk tahun anggaran 2014 termasuk monitoring DAK yang ada di Kabupaten/Kota Lokasi Prioritas (LOKPRI) yang ada pada tahun anggaran 2013 ini dan rakor ini dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 26 s/d 27 Maret 2013. (lex)
