SULUT – Dalam rangka menyambut Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun sekaligus mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo, DPRD Provinsi Sulut menggelar rapat paripurna, Jumat (14/8/2020) diruang paripurna.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw yang didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD Sulut, dan dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu, Anggota-anggota DPRD Sulut, Jajaran Forkopimda, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya, menilai pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum untuk melakukan lompatan besar bagi Indonesia menuju negara maju pada 2045.
Jokowi mengatakan krisis kesehatan dan ekonomi saat pandemi bisa menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Menurutnya, pemerintah akan menjalankan berbagai strategi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
“Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini, menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju, menjadikan Indonesia maju yang kita cita-citakan,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan pandemi Covid-19 juga menjadi momentum yang harus dimanfaatkan untuk membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, dan menjalankan strategi besar. Dia menyebut strategi besar tersebut terbagi pada bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan.
Jokowi menyebut Indonesia pada usia ke-75 tahun ini telah masuk dalam jajaran upper-middle income country versi World Bank. Dia optimistis pada 25 tahun lagi atau saat usia seabad, Indonesia mampu naik kelas menjadi negara maju atau high income country.
Jokowi menyebut pandemi virus Corona telah mendatangkan tantangan berat yang harus diselesaikan pemerintah. Menurutnya, kesiapsiagaan dan kecepatan pemerintah dalam merespons dampak pandemi juga tengah diuji.
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan pemerintah harus melakukan reformasi fundamental dalam cara bekerja. Misalnya, dari sisi kesehatan, pemerintah langsung mengevakuasi warga negara Indonesia dari wilayah pandemi di China. Di dalam negeri, pemerintah juga harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan.
“Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat,” ujarnya.
Saat krisis kesehatan merembet pada pelemahan ekonomi nasional, pemerintah juga harus cepat bergerak memberikan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, hingga subsidi gaji.
Ada pula upaya membantu dunia usaha melalui stimulus, serta kepada UMKM diberikan restrukturisasi kredit dan memperoleh bansos produktif berupa bantuan modal darurat.
Seperti diketahui, mulai 1 Juli 2020, World Bank telah menaikkan status Indonesia dari lower-middle income country menjadi upper-middle income country. Kenaikan status tersebut berdasarkan penilaian pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Indonesia tahun 2019 yang naik menjadi US$4.050, dari posisi sebelumnya US$3.840.
World Bank memiliki empat kategori negara berdasarkan GNI per kapita, yaitu low income (US$1.035), lower-middle income (US$1.036 hingga US$4,045), upper-middle income (US$4.046 hingga US$12.535), dan high income (lebih dari US$12.535).
Diketahui, selain menyimak pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam rangka HUT ke-75 RI di sidang tahunan MPR, Gubernur Sulut bersama Deprov juga mendengarkan pidato Jokowi terkait pengantar keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2021 beserta nota keuangannya.
Pasa kesempatan itu, Jokowi menyampaikan keberlanjutan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tahun depan. Untuk tahun 2020 saja, pemerintah sudah menglokasikan anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun. “Pada RAPBN 2021, dialokasikan anggaran Rp 356,5 triliun,” ucap Jokowi.
Menurutnya, uang ini dialokasikan untuk enam pos belanja. Pertama, penanganan Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp 25,4 triliun. Penggunaannya untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah).
Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun. Penyalurannya melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tunai.
Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp 136,7 triliun. Uang ini ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.
Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun. Penyalurannya melalui subsidi bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat), pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.
Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun. Uang ini diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.
Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun. Penyalurannya melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.
Maka secara umum, anggaran pemulihan ekonomi tahun depan jauh lebih sedikit dari pada tahun ini. Adapun rincian anggaran sebesar Rp 695,2 triliun hingga akhir tahun ini adalah: Kesehatan Rp 87,55 triliun, Perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, Sekolah Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp 106,1 triliun, Dukungan UMKM Rp 123,46 triliun,Pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, Insentif usaha Rp 120,61 triliun.
(Ardybilly)
