SULUT – Tidak optimalnya penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga banyaknya sekolah yang kondisinya sangat tidak layak di Sulawesi Utara mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Provinsi Sulut, Rita Lamusu.
Ia menilai bahwa masih banyak Kepala Sekolah (Kepsek) Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang lalai dalam pengelolaan dana BOS di Sulut.
“Kepsek jangan sembarang menggunakan dana BOS. Ketika sudah diberikan wewenang untuk mengelola, bukan berarti bebas digunakan semakmur-makmurnya untuk diri sendiri. Seharusnya digunakan demi mencukupkan apa yang menjadi kekurangan di sekolah tersebut. Itu manfaat dari dana BOS karena penggunaan dana BOS ada di juknis (petunjuk teknis),” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Rita Lamusu, Senin (15/1) sore di kantor DPRD Sulut.
Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut untuk terus memajukan Pendidikan yang baik dan bermutu di Sulawesi Utara dinodai dengan kabar penyimpangan pemakaian dana BOS, padahal menurut Rita Program Pemerintah untuk terus mendorong kemajuan pendidikan di Sulut sangat bagus.
“Ketika kami turun di lapangan, memang benar ada beberapa sekolah SMA/SMK belum terbangun baik. Ruang Kelas Baru (RKB) sudah tidak layak untuk tempat belajar mengajar. Seperti SMK Nuangan di Boltim (Bolaang Mongondow Timur) sana, pelajar cuma belajar di bawah sabuah. Sementara jumlah murid banyak, dan juga di Matabulu Boltim tidak ada ruang Kepsek hanya inisiatif desa untuk membangun ruangan katu. Ini baru di Boltim, apalagi di 15 kabupaten/kota,” jelasnya seraya mengatakan, Fungsi Pengawasan dalam penggunaan dana BOS memang harus dimaksimalkan.
(Ardybilly)
