SULUT – Keseriusan Komisi IV DPRD Sulut untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat semakin terlihat.
Waktu lalu, dalam RPD dengan Dinkes Sulut banyak hal-hal mengganjal yang memang harus dikonsultasikan di Pusat, contohnya dalam hal ketersediaan obat, Klaim BPJS dan sebagainya.
Terkait permasalahan itu, Kamis (10/10/19) Komisi IV melakukan Kunker perdana keluar daerah, tepatnya di Kementerian Kesehatan, dibawah Pimpinan Ketua Komisi IV Braien Waworuntu beserta anggota Melky Pangemanan, Melisa Gerungan, Richard Sualang, I Nyoman Sarwa, Nursiwin Dunggio, Yusra Alhabsyi dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay.
Hasil pertemuan Komisi III DPRD Sulut dengan Kemenkes adalah sebagai berikut: Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk RS BLUD harus membuat perencanaan awal dulu untuk pengadaan obat. Adapun Hambatan yang banyak terjadi pada BLUD disebabkan karena kurangnya anggaran ditambah Sering terjadi kekosongan stok obat di E-katalog. Pendapatan BLUD dapat digunakan langsung.
Diketahui juga, BPJS saat ini dalam kondisi kekurangan uang, sehingga yang lebih dulu klaim itulah yang di bayarkan. Saat ini untuk DKI Jakarta, Jabar, Jateng menggandeng Bank Daerah untuk pembayaran klaim BPJS. Bank BRI, BNI dan Bank Mandiri dapat memberikan bantuan pinjaman ke RS dengan bunga 0,6% /bln. BLUD bisa mendapatkan pembiayaan dari APBD supaya tidak membebani pembayaran.
Menanggapi hasil tersebut, Ketua Komisi IV, Braien Waworuntu mengatakan mendasari dari hasil pertemuan ini, pastinya Komisi IV akan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami akan mencari jalan keluar terbaik agar supaya masyarakat Sulawesi Utara dapat di permudah dalam hal pelayanan BPJS rumah sakit dan untuk stok obat di E-katalog pastinya akan mendorong Kemenkes Pusat untuk memprioritaskan Sulut dalam hal pengadaan obat,” jelas Waworuntu.
(Ardybilly)
