MANADO – WALIKOTA Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA mengatakan dalam era otonomisasi sekarang ini, sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik gubernur, bupati dan walikota, langsung dilakukan rakyat, tanpa melalui proses pemiliihan di lembaga Legislatif.
Hal itu dikatakan Walikota GSVL saat memberikan materi dalam Seminar dan Discussion Group bertema Refleksi Reformasi Birokrasi di Era Otonomi Daerah yang dilaksanakan Ikatan Mahasiswa Administrasi (IKMA) Sulawesi Wilayah Sulawesi Utara, di aula Politeknik Negeri Manado, Rabu (07/06) siang tadi.
Seminar yang berlangsung penuh keakraban diwarnai dengan tanya jawab peserta, diikuti para mahasiswa yang tergabung dalam IKMA Sulawesi Wilayah Sulut.Tampak mendampingi Walikota GSVL, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Kota Manado DR Liny Tambajong, Kepala Bagian Pemerintahan dan Humas Steven Runtuwene SSos dan Kabag Organisasi Inov Walelang SH.
“Pemerintahan sekarang ini, lebih memberi keuntungan kepada masyarakat. Karena, kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, dan tidak lagi dipilih oleh DPR. Sehingga, pertanggung-jawaban kepala daerah adalah kepada masyarakat,” jelas Walikota terbaik se Indonesia itu, didampingi Direktur Politeknik Negeri Manado, Ir Evert N Slat MT.
Lanjut dikatakan Walikota GSVL, dengan sistem pengawasan yang dilakukan lembaga maupun badan yang dibentuk pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan terkait keuangan daerah, kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang tugasnya mengawasi kinerja aparatur pemerintah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), juga Ombudsman dengan melakukan pengawasan dan penilaian menyangkut layanan publik serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) untuk menjaga toleransi antar umat beragama.
Pengawasan ini dilakukan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan terutama dalam pengelolaan keuangan, layanan publik dan kenyamanan warga. “Saya bertekad untuk melakukan perubahan dalam pemerintahan di Kota Manado. Sehingga dalam pemerintahan, saya ingin pengeloaan administrasi keuangan dikelola tanpa melanggar aturan. Karena itu adalah tekad saya dalam menata birokrasi menjadi lebih baik,” ujar Walikota dua periode tersebut.
Lanjut dijelaskan, dalam melaksanakan pemerintahan bersama Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan SE, dirinya ingin mewujudkan Kota Manado sebagai kota yang aman dan rukun. Olehnya, saat ini kebersamaan dengan saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama terus dikedepankan.
“Kota Manado menjadi salah datu dari tiga kota di Indonesia bersama Bandung dan Bekasi, menjadi kota yang diakui Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) sebagai kota yang menjaga kerukunan beragama dan berkeyakinan. Sehingga, seluruh umat beragama di Kota Manado setiap saat saya minta untuk menjaga toleransi dan kerukunan,” tukas mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu.
