SULUT – Dalam upaya penanggulangan Wabah Covid-19 yang sampai saat ini pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah strategis seperti Work From Home, Social Distancing serta himbauan-himbauan lainnya ke masyarakat tentang cara pencegahan penularan Covid-19.
Tapi disisi lain cara pemerintah itu pula berdampak pada permasalahan sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah.
Sampai saat ini pula, Pemerintah khususnya di Provinsi Sulut dianggap belum menemukan formula terbaik sebagai solusi yang tepat terkait masalah sosial ekonomi masyarakat ini.
Mengenai hal itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Victor mailangkay mengungkapkan bahwa perlu adanya pergeseran APBD terhadap dana Pilkada, Dana Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dana lainnya termasuk dana pembangunan infrastruktur di daerah.
“Tentunya apabila hal ini telah disetujui, harus melewati suatu proses yang transparan, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam keadaan darurat,” ucapnya, selasa (31/3/2020).
Mailangkay juga memberikan masukan ke pemerintah daerah untuk pemakaian dana pergeseran APBD (apabila disetujui).
“Pemda lakukan koordinasi yang mantap, terpadu dan terarah (Pemprov dan Pemkab/Pemkot) dibawah komando utama Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Dalam hal pendataan dan distribusi terhadap Keluarga yang ‘layak dibantu’ maka sebaiknya dilakukan oleh TNI/Polri sebagai Pihak yang netral, serta dibantu sepenuhnya oleh perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan bersama tokoh Agama dan tokoh Masyarakat setempat. Pemda menyiapkan Bahan Natura dalam bentuk Kebutuhan Pangan Rakyat yang akan didistribusikan oleh TNI/Polri kepada Keluarga Penerima yg telah terdata. Berikan bantuan secara Natura dan Hindari Pemberian uang Tunai. Lakukan dengan segera sebagai kegiatan kemanusiaan yang tidak bersentuhan dengan kepentingan Pilkada,” jelas Politisi Partai Nasdem itu.
(Ardybilly)
