Informasi Seputar Sulawesi Utara – Sulut Berbagi Informasi Seputar Sulawesi Utara | Sulut
MANADO – Kedatangan Presiden RI Joko Widodo akan meresmikan juga beberapa proyek di Manado. Untuk itu jelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ke Sulawesi Utara (Sulut) 27 Desember mendatang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Kota Manado di Hotel Sintesa Peninsula, Kamis (17/11) siang tadi. Rencananya, kunjungan Presiden tersebut selain menghadiri ibadah Natal tingkat nasional di Sulut juga akan mnyempatkan diri melakukan peninjauan kawasan relokasi korban bencana di Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken.
“Kami berharap saat Pak Presiden berkunjung ke tempat relokasi korban bencana di Pandu, pembangunan rumah juga infrastruktur dan kondisi jalan sudah dalam keadaan siap,” ujar Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Pusat Ir Harmensyah, didampingi Direktur Penilaian Kerusakan Tetty Saragih SE dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulut Ir Noldy Liow.
Menurutnya, jika masih ada permasalahan terkait lokasi pembangunan rumah korban banjir di Pandu harus diselesaikan sebelum kunjungan Presiden. Pasalnya, pihaknya telah menerima laporan menyangkut status tanah yang masih dipertanyakan kepemilikannya.
“Karena jangan sampai dana ini disalahgunakan penerima bantuan. Kami punya pengalaman saat menyalurkan dana 3,6 juta dsna pemerintah kota untuk membantu korban bencana. Dana tersebut kemudian ada yang menggunakannya untuk kebutuhan Natal,” tukas Walikota GSVL. Menyangkut data penerima tambahan yang akan ditandatangani Walikota, dirinya meminta agar verifikasi datanya akurat sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
Dalam kesempatan itu. Walikota GSVL meminta BNPB untuk menunda dana bantuan pembangunan rumah melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) sampai tahun 2017. Pasalnya, kata Walikota, jika diberikan sekarang dana yang sebelumnya belum semuanya terpakai. Selain itu, dikuatirkan akan dsalahgunakan penerima bantuan mengingat memasuki bulan Desember kebutuhan jelang Natal sangat mendesak.
