SULUT – Melanjutkan Kunker, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara sambangi Kementerian Ketenagakerjaan RI guna melakukan Konsultasi dan Koordinasi, dengan tujuan mencari jawaban serta solusi buat masyarakat salah satunya soal Omnibus Law.
Komisi IV DPRD Sulut diterima oleh Aries H, Fenny Melisa, Fitroh, Yustianto, Rini Hardwiyanti dan Tri Wijayanto di Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kamis (23/1/2020).
Adapun hasil penjelasan dan informasi yang disampaikan kepada Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara :
– Omnibus Law adalah aturan yang disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.
– Omnibus Law terdiri dari 11 kluster dan 3 kluster yang terkait dengan tenaga kerja yaitu, kluster 2 persyaratan investasi, kluster 3 ketenagakerjaan dan kluster 8 pengenaan sanksi.
– Program 3 sasaran untuk pelatihan vokasi, yakni skilling (pencari kerja), Dilakukannya pelatihan di BLK bagi para pencari kerja.
Re-skilling: korban PHK, untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru.
Up-skilling: peningkatan keahlian, digelar pelatihan di BLK untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM.
– Program pelatihan di BLK lewat pemagangan dalam dan luar negeri. Fasilitas ini mencakup biaya pelatihan dan insentif pasca training.
– BLK yang ada di Sulawesi Utara terdiri dari BLK Bitung, BLK Tondano, BLK Minahasa Utara yang di koordinir oleh BLK Ternate sebagai BLK pemerintah pusat, karena di Sulawesi Utara belum ada BLK pemerintah pusat.
– Untuk proposal permintaan bantuan peralatan dari BLK Bitung tahun 2019 belum bisa dialokasikan karena dalam penilaian masih ada kekurangan-kekurangan tetapi sudah di terima oleh kementerian ketenagakerjaan RI, dikarenakan juga tahun 2019 banyak melakukan pembangunan sebanyak 1000 BLK Komunitas.
– Di Sulawesi Utara BLK Komunitas telah disalurkan di beberapa daerah antara lain; pesantren Alutfi di Lolayan, Sekolah Alkitab Langowan, Yayasan Pendidikan Kristen GMIST, telah mendapat bantuan peralatan bangunan dan gedung.
– Tahun 2020 Presiden Joko Widodo berencana akan membangun 2000 BLK Komunitas.
– Untuk kebutuhan kepariwisataan di Sulawesi Utara perlu kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dalam pengembangan SDM.
– Tahun 2020 tugas berat dari kementerian ketenagakerjaan untuk mengawal SDM melalui 305 BLK, 21 UPTD, 113 BLK Komunitas dalam pengembangan SDM.
– Para Tenaga Kerja selain mengikuti pelatihan juga harus mengikuti sertifikasi. Dalam menunjang kualitas tenaga kerja.
– Akan Dipercepat proposal usulan permintaan bantuan peralatan dari BLK untuk tahun 2020 bagi BLK yang ada di daerah Sulawesi Utara.
Menanggapi Informasi Serta penjelasan tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendorong Kementerian Ketenagakerjaan agar giat mensosialisasikan program-program prioritas pemerintah pusat kedaerah-daerah dan memperhatikan BLK yang ada di Sulawesi Utara dengan merealisasikan permohonan bantuan peralatan untuk menunjang pelatihan tenaga kerja yang ada di Sulawesi Utara.
“Komisi IV mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI agar dapat mendirikan BLK pemerintah pusat di Provinsi Sulawesi Utara karena saat ini BLK-BLK yang ada di Sulawesi Utara dikoordinir oleh BLK Ternate sebagai BLK pemerintah pusat,” Jelas BW.
Kunker Komisi IV ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV Braien Waworuntu, Wakil Ketua Careig Runtu, Sekretaris Fransiskus Silangen, Anggota Melky Pangemanan, Richard Sualang serta Melisa Gerungan dan Koordinator Komisi IV Billy Lombok.
(Ardybilly)
