SULUT – Guna mencari jawaban serta terus menulusuri akan sikap pemerintah terkait dengan masalah Virus Corona yang sampai saat ini terjadi kepanikan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Teritorial (Wilter) Sulut pun menyambangi kantor DPRD Provinsi Sulut, Senin (27/1/2020) siang
Kehadiran LSM GMBI diterima Komisi IV DPRD Sulut yakni Wakil Ketua Komisi IV Carieg N Runtu S.IP, Anggota Komisi IV, dr Richard H.M Sualang dan Melky J Pangemanan S.IP., MAP., M.Si,
Adapun 4 poin tuntutan masyarakat Sulut kepada DPRD, yang dibacakan oleh Dave Lolowang, Sekretaris Wilayah GMBI.
“Pertama, memastikan status pasien yang diduga terkena virus corona di RS Prof Kandou. Kedua, apabila pasien tersebut terkena virus corona, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera menetapkan status darurat virus corona di Sulawesi Utara, tanpa ada yang disembunyikan,” ujar Lolowang.
“Ketiga, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lakukan medical check up kepada seluruh warga China yang masuk ke dalam Provinsi Sulawesi Utara dan warga China yang bekerja di perusahan-perusahan yang ada di Sulawesi Utara. Keempat, menghentikan sementara penerbangan Manado-China untuk sementara waktu sampai benar-benar virus corona dipastikan aman dan steril,” tegasnya.
Menanggapi keempat tuntutan tersebut, Runtu mengaku menyambut positif kedatangan LSM GMBI Wilter Sulut ke Komisi IV DPRD Provinsi Sulut. “Menyikapi keresahan masyarakat tentang keberadaan virus corona, kami langsung menindaklanjutinya dengan mengundang hearing Dinkes (Dinas Kesehatan) dan Dispar (Dinas Pariwisata). Sesudah itu kami akan bersama-sama turun lapangan melihat langsung apa yang diharapkan masyarakat Sulut terhadap keamanan yaitu jauh dari berjangkitnya virus corona itu,” ungkapnya.
Sementara, Richard Sualang menjelaskan jika kasus virus corona ini memang berada di Wuhan (RRC), bukan di Indonesia. Namun tujuan LSM GMBI sudah jelas yaitu menjaga ketenangan masyarakat Sulut dari simpang-siur keganasan virus corona.
“Untuk itu sebagai mitra kerja Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata Sulut, besok setelah mengundang hearing, bersama-sama kita turun lapangan untuk mengontrol dinamika TKA (Tenaga Kerja Asing) dan para turis yang ada di sulut nantinya,” ujarnya.
Dengan demikian sebagai wakil rakyat, DPRD telah bekerja bergandeng tangan dengan Pemprov Sulut melayani rakyat.
“Tentu saja dengan mengemban prinsip kesehatan, yakni mencegah dari pada mengobati. Besok kami akan laksanakan tuntutan masyarakat lewat teman-teman LSM GMBI yang mewakili rakyat Sulut,” pungkas Sualang.
Sedangkan Melky Pangemanan mengatakan, Diskes dan Dispar merupakan mitra kerja Komisi IV, jadi tidak ada salahnya sinergitas antara eksekutif dan lagislatif diawasi LSM untuk meninjau lapangan.
“Kami juga sudah hubungi Angkasa Pura, kita akan bersama dinas-dinas terkait, bersama-sama perwakilan LSM GMBI turun lapangan, memastikan aman-tidaknya Sulut dari ancaman virus corona itu,” tukas Pangemanan.
Carieg N Runtu juga mengaku, Deprov khususnya Komisi IV sangat mengapresiasi kepercayaan rakyat lewat LSM GMBI. “Kami apresiasi kepercayaan rakyat dan LSM GMBI. No action talk only. Dengan demikian kita bisa buktikan bahwa rakyat Sulut masih percaya kepada wakil rakyat,” tutup Runtu.
LSM GMBI sendiri menilai Komisi IV Deprov Sulut patut menjadi teladan bagi komisi lain dan DPRD kabupaten/kota lain di Sulut.
“Cara menerima aspirasi rakyat dengan tanggap dan sigap, itu merupakan cerminan wakil rakyat yang hakiki. Kepada Pemerintah Provinsi Sulut juga diingatkan, LSM GMBI bukan alergi terhadap Investor maupun TKA. Kami tetap menerima semua yang beraroma positif untuk membangun dan berinvestasi di Sulut. Tapi untuk menjaga kenyamanan masyarakat, maka keempat aspirasi kami itu harus dituntaskan,” tandas Howard, personil LSM GMBI.
(Ardybilly)
