Seputarsulut.com, Sulut – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dapil Minahasa Tenggara – Minahasa Selatan Stella Runtuwene mempertanyakan sekaligus kecewa dengan adanya pemotongan Anggaran pada Dinas Sosial (Dinsos).
Hal tersebut ia utarakan saat dalam rapat Pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Selasa (24/8), diruang rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut.
Stella Runtuwene melontarkan kritikan pedas tersebut karena hingga saat ini masih banyak masyarakat di Sulut yang menjerit dan butuh bantuan sosial dari Pemerintah dan Ia pun sangat sesalkan hal tersebut terjadi di Sulut. sedangkan masyarakat saat ini sangat perlu bantuan Sosial, Tapi kenapa Anggaran di Dinsos malah dipangkas.
“Saat ini masyarakat Sulut banyak menjerit minta bantuan. Terus terang saya beberapa minggu yang lalu ada orang yang ngomong, langsung bicara ke media sosial walaupun itu bukan di dapil (Daerah Pemilihan) saya, itu di dapil Minahasa. Mereka minta bantuan ke saya,” tutur Anggota Banggar DPRD Sulut itu.
Stella juga menegaskan bahwa keluarga -keluarga yang menghubunginya itu selama ini belum pernah menerima bantuan. Maka dia menyayangkan apabila masih ada pemotongan anggaran di Dinsos.
“Yang saya pertanyakan, kenapa di saat-saat seperti ini, di Dinas Sosial justru ada pemotongan yang sangat besar Rp. 8,5 Miliar. Ini sangat disayangkan karena masyarakat Sulut banyak ingin dapat bantuan,” tegas Stella.
Dia pun berharap agar Pemerintah bisa memperhatikan persoalan tersebut. Karena hal seperti itu sering juga ia temui saat dirinya turun langsung ke lapangan, dimana masih ada banyak yang meminta bantuan yang mereka sampaikan melalui dia.
“Mereka bilang, kenapa mereka dapat dan kami tidak. Serta ada dikeluarga ini, ada yang tulang punggung keluarga, hanya pekerja di restoran dan di PHK (pemutusan hubungan kerja). Di kondisi ini makanya banyak yang minta bantuan. Saya bilang ke mereka aspirasi ini akan saya bawah ke pembahasan ini. Kiranya pak sekprov bisa memperhatikan.” Pintanya.
Menanggapi hal yang diutarakan Stella Runtuwene, Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen yang juga selaku ketua TAPD menjelaskan mengenai pengurangan anggaran adalah usul dari dinas terkait. Pihaknya hanya hanya menerima masukan dari Dinsos mengenai penggunaan anggaran dalam APBD-P nanti.
“Dan mereka meneruskan kepada kami sebagai tim TAPD.” Jelas Silangen.
Kemudian Sekprov juga menambahkan bahwa pengurangan juga dilakukan karena anggaran perjalanan dinas sudah ditiadakan lagi. “Perjalanan Dinas sudah tidak dilakukan lagi,” tutup Sekprov Edwin Silangen.
