Pemilu 2014 Merupakan Momentum Perubahan

Begitu pentingnya Pemilu 2014 bagi kehidupan demokrasi di negara ini, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi terhadap suksesnya ajang tersebut. Asosiasi dimana bergabungnya para pemikir-pemikir dan pelaku-pelaku politik di Indonesia ini pun memiliki tradisi ilmiah dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif terhadap berbagai permasalahan menyangkut perpolitikan bahkan di bidang pengelolaan administrasi pemerintahan.

Mendasari hal-hal tersebut, AIPI pun menggelar sebuah kegiatan yang dikemas dalam bentuk Seminar Nasional dengan tema: “Indonesia dan Tantangan Pasca Pemilu 2014” yang dilaksanakan pada Kamis (19/2) bertempat di auditorium gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto Jakarta.

Tampil sebagai pembicara utama (keynote speeker), Ketua Umum AIPI DR. Sinyo Harry Sarundajang yang juga adalah Gubernur Sulawesi Utara. Dalam sambutan yang disampaikan Sarundajang, ada beberapa hal penting yang perlu digaris bawahi yang perlu kemudian menurutnya perlu mendapat pemahaman yang benar tentang pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Menurutnya, Pemilu 2014 pada prinsipnya harus terlaksana secara Aman, Tertib, Lancar dan Adil. Asas-asas tersebut harus menjadi pegangan dari seluruh komponen yang terlibat dalam pesta demokrasi tersebut sehingga hasil dari pemilu tersebut juga dapat berkualitas. Pokok pikiran lain yang ditekankan SHS adalah bahwa Pemilu adalah bukan sebagai arena ‘Cirkulasi Kekuasaan’, melainkan sebuah proses penting yang harus dilakukan dalam rangka menciptakan suatu sistem yang baik dalam tatanan kehidupan demokrasi di Indonesia.

“Pemilu 2014 adalah momentum untuk perubahan! Perubahan yang dimaksudkan yaitu perubahan kearah yang lebih baik yang berlandaskan asas-asas demokrasi sehingga pada akhirnya mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera”, kata Sarundajang. Hal tersebut memang menurutnya bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, dan oleh karena itu maka AIPI sebagai organisasi yang berkompeten untuk memberikan sumbangsih berupa pemikiran-pemikiran dapat membantu mewujudkan hal tersebut.

Dikatakannya pula bahwa masyarakat saat ini sudah semakin kritis terhadap hal demokrasi, namun juga diungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilu tersbut justru menjadi hal yang paling krusial. “Kita juga memiliki sebuah kewajiban moral untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang benar bagi masyarakat tentang pemilu ini sehingga peranserta masyarakat dalam proses demokrasi dapat maksimal. Sebisa mungkin masyarakat agar jangan ‘golput’” tandas Sarundajang.

Peserta yang hadir dalam seminar tersebut adalah dari kalangan akademisi, peneliti, pejabat-pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah yang tergabung dalam AIPI masing-masing daerah serta mahasiswa dan kalangan pers. Tampil sebagai pembicara dalam acara tersebut selain Sarundajang yakni DR. J. Kristiadi (akademisi/pengamat politik) yang mengangkat topik: Tantangan Domestik, DR. Adriana Elisabeth (peneliti LIPI) yang mengangkat topic: Tantangan Lingkungan Strategis ASEAN dan Asia Pasifik, Prof. DR. Syamsudin Harris (akademisi/Sekjen AIPI) yang mengangkat topic: Sistem Politik dan Pemerintahan, dan DR. Hendra Saparini (Intelektual/pengamat politik) yang mengangkat topic: Kedaulatan ekonomi di Tengah Arus Globalisasi. Dalam sesi kedua membahas tentang kepemimpinan Politik yang baru dan menampilkan pembicara-pembicara: DR. Nico Harjanto, Nurul Ariffin, MSi, Dr. Bima Arya. Hadir pula tokoh pelopor otonomi daerah yang juga adalah mantan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri Negara Otonomi Daerah Prof. DR. Ryaas Rasyid. Rasyid yang juga adalah juga mantan ketua Umum AIPI memberikan beberapa pemikiran penting terhadap pemilu 2014.

“Permasalahan-permasalahan yang timbul setelah pelaksanaan pemilu itu judtru yang harus kita antisipasi bersama supaya tidak terjadi. Hal itu sesungguhnya yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, oleh karena itu pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran penting dalam upaya menekan agar hal tersebut tidak terjadi”, tandas Rasyid (Humas Prov Sulut)