SULUT – Guna memaksimalkan sekaligus mempelajari Rancangan APBD 2020, Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan menggelar diskusi yang melibatkan para mantan birokrat, akademisi, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dengan tujuan untuk mengumpulkan masukan – masukan yang dianggap penting untuk menjadi acuan kedepan.
Kegiatan dilaksanakan di ruangan rapat Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara, senin (11/11/19) siang.
Kepada wartawan, Pangemanan mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini adalah bentuk memperkuat gagasan dalam proses penantian penetapan APBD 2020.
“Penyelenggaraan diskusi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik. Untuk itu, diskusi ini melibatkan para mantan birokrat, akademisi, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda guna memberikan sumbangsih pemikiran yang konstruktif untuk kemajuan Daerah,” ucapnya.
MJP sapaan Akrabnya juga menuturkan bahwa APBD 2020 ini harus pro rakyat dan harus melibatkan partisipasif publik karena itu adalah bagian dari tugas kita.
“Sebagai Anggota DPRD fungsi kita adalah mengawasi kebijakan tapi juga anggaran yang akan digunakan ditahun anggaran 2020, seperti itu! Tidak ada maksud lebih untuk mengorogoti badam anggaran dan lain sebagainya. Komitmen kami bersama agar APBD harus pro rakyat dengan mengedepankan asas manfaat, transparan, efisien, efektif, partisipatif dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara,” jelas Ketua PSI Sulut.
(Ardybilly)
