SULUT – Mengawali tahun anggaran 2019 DPRD Provinsi Provinsi Sulawesi Utara Komisi 1 bidang Politik dan Pemerintahan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama SKPD Pemprov Sulut mitra kerja Komisi 1, Senin (28/1/2019) siang.
Ketika rapat bersama Inspektorat Sulut yang dipimpin Praseno Hadi, Komisi 1 yang dipimpin ketua komisi Ferdinand Mewengkang meminta agar pihak Inspektorat intensif melakukan pembinaan kepada seluruh SKPD di lingkup Pemprov Sulut untuk menghindari penyalagunaan pengelolaan keuangan.
“Diharapkan bahwa semua program yang dilaksanakan tidak menyalahi aturan. Meminta kepada Inspektorat yang menguasai secara teknis melakukan pembinaan pada seluruh SKPD termasuk sekretariat dewan agar ketika pemeriksaan BPK sudah tidak ada masalah,” ujar Ferdinand Mewengkang.
Lanjut Ferdinand Mewengkang, pembinaan diperlukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan termasuk kepada anggota DPRD agar terhindar dari kesalahan pemanfaatan anggaran.
“Contoh lalu anggota DPRD sempat TGR karena tidak tahu. Pembunaan agar ASN termasuk anggota dewan tahu mana yang boleh dianggaran dan dilaksanakan dan mana yang tidak boleh supaya tidak terjadi penyimpangan atau tindakan pelanggaran hukum. Jangan sampai sudah ada yang masuk penjara baru dilakukan pembinaan,” tandas Mewengkang.
(Ardybilly)
