MANADO – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dinilai kurang cerdas menanggapi prilaku Gubernur dan WaGub. Banyak kalangan beranggapan bahwa program-program yang dikemukakan Pemerintah Provinsi sepertinya paradoks dengan keputusan yang diambil oleh ketua DPRD Sulut.
Contohnya terkait masa reses, Gubernur dan Wakil Gubernur mengatakan wajib melaksanakan reses karena ini sudah menjadi kewajiban oleh semua anggota dewan, sedangkan Andrei Angouw mengatakan tidak wajib mengikuti reses.
Hal ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat maupun pengamat politik dalam beberapa pekan yang lalu.
Selain itu juga terkait dengan keberangkatan sejumlah anggota dewan Sulut keluar negri, Ketua DPRD Sulut dinilai kurang mengambil sikap tegas dan lebih suka memanjakan para wakil rakyat dibawah kepemimpinannya, padahal banyak sekali agenda kerja, tanggung jawab serta aspirasi masyarakat yang harus diutamakan.
“Memanjakan bagaimana, seperti pak Bart (Menunjuk salah satu anggota DPRD) mau berangkat besok membawa anaknya keluar negeri apakah kita harus melarang?. “ Menurut saya kalau itu urusan pribadi tidak ada yang bisa melarang, asalkan tidak menggangu,” jelas Angouw kepada Wartawan.
Seperti diketahui, ada 16 Ranperda yang harus diselesaikan DPRD Sulut tahun 2016 ini. Dalam paripurna yang lalu Gubernur menyampaikan bahwa para wakil rakyat harus lebih dan lebih giat dalam melakukan tugas serta tanggung jawab guna menunjang program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pembangunan di Sulut.
Jadi dalam artian pemikiran Gubernur dan WaGub dengan Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw tidak sinkron dalam menangani seluk beluk Sulawesi Utara kedepan.
