Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Sulut pada pertengahan Januari lalu selain menyebabkan korban jiwa, namun juga menyisakan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Dari laporan terakhir Gubernur Sulut DR. S.H. Sarundajang saat rapat evaluasi akhir pekan lalu di Manado, kerugian materil yang diderita provinsi ini mencapai lebih dari 1,8 triliun rupiah. Kerugian tersebut meliputi kerusakan baik sarana fasilitas dan utilitas umum berupa jalan, jembatan, saluran air, gedung kantor, juga serta rumah-rumah warga yang hilang maupun rusak.
Berbagai bantuan baik dari pemerintah, swasta, maupun kelompok-kelompok lain telah diberikan dan disalurkan bagi yang membutuhkan, namun tentunya jumlah tersebut masih jauh dari angka total kerugian yang diderita masyarakat. Melihat hal tersebut, Gubernur Sarundajang langsung mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat guna menanggulangi pasca bencana melalui program-program yang ada di pihak kementerian-kementerian. Langkah tersebut dilakukan menurut Sarundajang mengingat pemerintah daerah memiliki banyak keterbatasan apalagi berbicara tentang anggaran.
“Sebagai pemerintah di daerah kita memiliki banyak keterbatasan, khususnya soal kewenangan dan anggaran, oleh karena itu kita harus cepat berkoordinasi dengan pihak pusat agar secepatnya disalurkan program-program menyangkut rehabilitasi ataupun rekonstruksi pasca bencana di kementerian atau lembaga setingkat itu”, ujar SHS.
Hal itu dibuktikan Gubernur dengan mengunjungi langsung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jalan Juanda dan Kementerian Sosial RI di Jalan Salemba Jakarta pada Senin 3 Februari 2014. Dalam pertemuan di BNPB, Gubernur yang turut didampingi oleh Asisten 1 Edwin Silangen, SE, MS, Kepala BPBD Ir. Noldy Liouw, Kepala Dinas PU Ir. J.E. Kenap, Kepala Dinas Sosial Gemmy Kawatu, SE, MSi dan Kepala Dinas Perhubungan Ir. Joi Oroh diterima oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Ir. Fatchul Hadi, DIPL.HE. Dalam pertemuan dengan pihak BNPB, Gubernur menyampaikan usulan untuk penggantian rumah yang rusak/hilang sebesar Rp 50 juta per rumah serta Rp 35 juta per rumah untuk yang mengalami rusak sedang/ringan. Gubernur juga mengusulkan perbaikan ataupun relokasi terhadap kerusakan jalan utama jalur Manado-Tomohon yang sudah labil dan sangat berbahaya untuk dimanfaatkan. Selain itu, diusulkan juga normalisasi DAS, serta pembangunan rusunawa bagi warga yang menempati bantaran sungai.
“Instruksi dari Bapak Wapres melalui Menkokesra supaya warga yang menempati bantaran sungai sudah tidak bisa lagi kembali ke tempat itu, jadi harus dipikirkan untuk pembangunan rusunawa”, ujar Sarundajang. Sestama BNPB juga mengatakan bahwa usulan tersebut akan segera ditindaklanjuti dan dirapatkan dengan pihak-pihak terkait. “Dalam rapat dengan Bapak Wapres, Beliau mengatakan bahwa pada Minggu kedua bulan ini akan ditetapkan tentang bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana di Sulawesi Utara”, ujar Hadi.
Diterima Mensos RI
Setelah dengan BNPB, Gubernur dan pejabat-pejabat terkait melanjutkan petemuan di Kementerian Sosial RI yang langsung diterima oleh Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufri di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Mensos turut didampingi oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Andi Z.A. Dulung, Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Hartono Laras dan Staf Khusus Menteri Musoli. Menteri Sosial dalam pembicaraan tersebut berjanji kepada gubernur akan memberikan bantuan bagi para korban bencana di Sulawesi Utara melalui program di ditjen masing-masing. “Untuk bantuan yang diberikan kementerian sosial paling kurang berkisar 8 miliar rupiah. Untuk detailnya nanti akan disusun oleh ditjen yang terkait”, kata Al Jufri seusai pertemuan.
Gubernur juga rencananya akan melakukan pertemuan dengan Menteri PU Joko Kirmanto hari Selasa (4/1). Pertemuan dengan Menteri PU lebih spesifik akan membahas soal perbaikan fasilitas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana. “Jika tidak ada kendala besok saya akan ketemu Menteri PU untuk membicarakan jalan dan jembatan yang rusak. Pokoknya kita harus bergerak cepat”, ujar SHS sebelum meninggalkan kantor Kemsos (Humas Prov Sulut)
