SULUT – Ada kejadian menarik Dalam RDP Komisi III DPRD Sulut dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Perkimtan Sulut), senin (12/10) pagi.
Dimana, beberapa Aleg Dapil Nusa Utara geram ke Mitra kerja Dinas Perkimtan Sulut. Hal itu dikarenakan di tahun anggaran 2020 ini, diketahui tidak ada keterlibatan masyarakat kepulauan soal kegiatan pembangunan fisik, mengingat Saat ini masyarakat Sulut masih digerogoti dengan Wabah Covid-19.
Pemerintah didesak bisa menganggarkan program pembangunan fisik yang bisa melibatkan masyarakat di kepulauan. Kegiatan padat karya pun kencang didorong.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi 3 DPRD Sulut, Sherly Tjanggulung. Dirinya menyesalkan karena tidak ada kegiatan yang bisa melibatkan masyarakat di dalamnya untuk Nusa Utara.
“Karena saya baca di sini wilayah kepulauan Nusa Utara tidak ada kegiatan yang melibatkan masyarakat. Makanya saya usulkan ke pak kadis (kepala dinas),” ungkap politisi Nasdem tersebut, saat hearing.
Kegiatan yang dimaksud seperti pekerjaan drainase, talud ataupun irigasi. Menurutnya, ini pekerjaan fisik yang melibatkan masyarakat di sana.
“Pak kadis sudah merespon dan dimintakan untuk diusulkan itu nanti anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021,” tutupnya.
Tak hanya itu, Politisi Partai Demokrat Ronald Sampel juga menegaskan kegiatan padat karya penting untuk masyarakat di kepulauan. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, mereka sangat membutuhkan sekali pekerjaan.
“Karena padat karya milik rakyat Sulut dan padat karya ini juga memggunakan dana pemulihan ekonomi nasional. Nusa utara juga termasuk yang terkena dampak jadi mesti adil,” ujar Sampel.
(Ardybilly)
