SULUT – DPRD Provinsi Sulut menggelar rapat paripurna yang berisi 6 agenda penting yakni Penutupan masa persidangan kedua tahun 2018, Penyampaian hasil laporan kinerja alat kelengkapan DPRD, Pembukaan masa sidang ketiga tahun 2018, Penyampaian laporan pelaksanaan reses II tahun 2018, Penyampaian/penjelasan Gubernur Sulut terhadap ranperda perubahan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2018 serta Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda perubahan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2018, Jumat (14/9/2018) siang di ruang rapat paripurna.
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, didampingi pimpinan DPRD Sulut Wenny Lumentut, Stevanus Vreeke Runtu dan Marthen Manoppo yang dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Dalam paripurna tersebut, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam penyampaian hasil reses kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey berharap agar kiranya hasil reses yang di serap seluruh anggota DPRD Sulut bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
“Hasil reses agar bisa ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut, bisa dianggarkan pada APBD Perubahan 2018, APBD Induk 2019, juga pada APBD di Kabupaten/Kota, juga melalui Gubernur Sulut Olly Dondokambey bisa diperjuangkan pada APBN 2019,” papar Angouw.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Angouw, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE mengatakan, sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengapresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut terkait dengan pembahasan bersama mitra kerja terkait dengan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2018.
Lanjut dikatakan oleh Gubernur Olly Dondokambey, Pemerintah Provinsi akan segera menindaklanjuti masukan dari wakil rakyat yang didapatkan saat reses.
” Semua aspirasi terkait keluhan dimasyarakat seperti masalah pendidikan, kesehatan, infrasruktur, jalan jembatan termasuk kemacetan, air bersih dan difungsikan terminal akan menjadi tanggung jawab dari Pemprov Sulut,” ungkap Gubernur.
Dikatakan juga oleh Gubernur, di tahun anggaran 2019 akan ada sejumlah program kerja.
“termasuk penambahan tenaga pendidik melalui usulan ke kementrian terkait dengan penerimaan ASN Tahun 2018 ini semua akan menjadi program prioritas termasuk keluhan keluhan yang lain dimasyarakat,” tutup Olly.
Turut hadir SKPD dan Anggota DPRD Sulut lainnya, Forkopimda, tamu undangan dan Insan pers.
(Ardybilly)
