MINSEL – LKDP 2017 Kabupaten Minahasa Selatan resmi diserahkan ke BPK Sulut untuk dinilai. Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu optimis Minsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedua kalinya. Itu diungkapkan Tetty usai menyerahkan langsung laporan keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2017.
Di kantor perwakilan BPK RI Sulawesi Utara, Senin (2/4) siang. Penyerahan laporan keuangan itu bersamaan dengan seluruh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/Kota se-wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Di sisi lain, ia menjelaskan setelah menyerahkan laporan keuangan APBD tahun 2017 itu pihak BPK selanjutnya akan langsung melakukan pemeriksaan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan didalam Laporan tersebut.
“Nah dalam penilaian opini itu, ada empat hal yang dijadikan pijakan yakni : Aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), aspek kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang terahir aspek efektivitas sistem pengendalian intern,” jelas Tetty.
Diketahui penyerahan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut itu diterima lansung kepala BPK RI perwakilan Sulut Tangga Mulliaman Purba. Sebelumnya juga pihak BPK sudah lebih dulu menerima soft copy Unaudited pada akhir Maret lalu.
Menurut bupati CEP, berrdasarkan hasil evaluasi secara internal dan melihat kinerja semua jajaran perangkat daerah yang secara serius mengedepankan aspek transparansi dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan. Apalagi selama ini menurutnya pihak BPK secara aktif memberikan pendampingan secara rutin dalam perbaikan pengelolaan keuangan berdasarkan standar-standar akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.
“Itu sebab apa yang jadi rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti masing-masing perangkat daerah (PD),” tandas CEP. Sehingga menurut bupati 2 periode ini, WTP sudah di depan mata.
