Informasi Seputar Sulawesi Utara – Sulut Berbagi Informasi Seputar Sulawesi Utara | Sulut
BITUNG – Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual untuk tahun 2015 dan 2016 di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulawesi Utara (Sulut), di Balai Pertemuan Umum (BPU) Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, Senin (14/11) siang tadi dihadiri langsung oleh Walikota Manado DR Ir G.S Vicky Lumentut SH MSi DEA.
FGD yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulut tersebut, diikuti Bupati, Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TDPRD) se-Sulut. Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE yang membuka FGD mengatakan, perlu dijaga sinergitas antara Pemda dengan BPK RI dalam kesinambungan pengelolaan keuangan daerah.
Disamping itu, tandas Gubernur Olly, antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu juga membangun komunikasi. “Perlu ada koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam rangka sinergitas pemerintahan sehingga bisa berjalan dengan baik. Saya juga berharap pembangunan di Sulut adalah pembangunan secara menyeluruh, karena tanah Sulut ini adalah satu kesatuan,” kata Gubernur Olly.
Sementara, Walikota GSVL kepada wartawan mengatakan dirinya mengapresiasi kerja keras BPK-RI dalam melakukan pendampingan kepada Pemda untuk memperoleh opini yang memuaskan. Hal itu katanya, dari beberapa daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satunya adalah Kota Manado di tahun 2016 untuk LKPD tahun 2015.
“Saya rasa BPK-RI telah bekerja keras memberikan pendampingan sekaligus memeriksa LKPD. Opini WTP yang diraih Pemkot Manado karena adanya komitmen bersama aparatur pemerintah termasuk sinergitas dengan BPK,” ujar Walikota GSVL yang turut didampingi Inspektur Kota Manado Andre Hosang SE.
Tampil sebagai narasumber Dadang Kurnia Ak MBA CA CGAP QIA Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan materi peran pengawasan intern dalam peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah (LKPD berbasis akrual).
Prof DR Gagaring Pagalung SE MS Ak CA Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) makassar dengan materi peran akuntansi akrual dalam pencegahan korupsi. Selain itu, tampil pula Drs Syarifuddin MM Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan materi membangun regulasi tata kelola keuangan daerah yang berorientasi terhadap peningkatan LKPD berbasis akrual, serta H Sjafrudin Mosil SE MM Auditor Utama Keuangan Negeri VI BPK RI dengan materi evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual pada Pemda di Wilayah Keuangan Negara VI.
FGD yang dimoderatori Walikota Bitung Drs Maxmilian Lomban dan dibuka Anggota VI BPK-RI Prof DR Bahrullah Akbar MBA yang diawali dengan laporan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Endang Tuti Kariani SE MM.
