Jakarta, (25/7/2018) – Peningkatan kualitas berdemokrasi di Indonesia harus terus menjadi komitmen bersama, termasuk bagi para politisi dan partai politik.
Hal ini terungkap dalam diskusi dengan Anggota DPD RI Stefanus Berty Liow dan dosen Universitas Bung Karno (UBK) Novita K Umboh, di Jakarta belum lama ini.
Stefanus BAN Liow mengatakan Indonesia akan menjadi negara penting sebagai rujukan konsep dan praktek demokrasi bila pemilu legislatif dan presiden bisa berjalan baik.
“Dunia internasional secara serius memantau proses demokrasi 2019 ini. Karena ini adalah pesta demokrasi yang kelima secara berturut-turut pasca reformasi 98.
Bila 2019 ini berjalan baik, negara kita akan menjadi negara penting yang menjadi rujukan pesta demokrasi di dunia, “tandas Liow yang kembali maju dalam sebagai calon DPD dari Sulut.
Mantan Ketua Pria Kaum Bapa (PKB) Sinode GMIM menekankan, peningkatan kualitas demokrasi adalah kebutuhan Indonesia saat ini.
“Salah satu jalan menuju demokrasi yang berkualitas adalah pendidikan politik yang tiada henti, terutama pada generasi millenial, “tandas Senator yang berpenampilan tenang ini.
Senada dengan Stefanus, dosen UBK dan Staf Ahli DPR RI mengatakan sukses demokrasi tidak hanya dari sisi kuantitas tapi sudah harus menukik pada kualitas.
Pendidikan politik menurut Novita adalah bagian penting kesuksesan pesta demokrasi Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pilpres.
“Pendidikan politik dilakukan untuk menghindari money politik dan kecurangan. Termasuk memberikan pengetahuan politik, bagi masyarakat dan generasi muda, “tandas Novita.
Sejalan dengan itu menurut kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, dia terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, seperti parlemen remaja bagi siswa SMA dan SMK dan sekolah untuk mahasiswa.
“Bagi sebagian orang mungkin pendidikan politik untuk pemilu yang lebih berkulitas dan bermantabat bukan hal yang penting saat ini, tapi bagi saya ini adalah tanggung jawab moral, karena menyangkut masa depan demokrasi, masa depan demokrasi, “ujar Calon Anggota Legislatif dapil Minahasa Utara dan Bitung.
Di sisi lain Doktor Hukum Nikson Gans Lalu dosen Universitas Kristen Indonesia (UKI), mengatakan kualitas demokrasi, tata cara berdemokrasi dalam Pileg dan Pilpres sudah di atur dalam undang-undang. Namun kalaupun masih banyak yang melanggar, itu mencerminkan etika dan kehendak kuat yang belum memadai dari partai politik dan para politisi.
” Sebenarnya aturan sudah. Namun itikad ada tidak. Namun terlepas dari itu, saya sependapat dengan Pak Stefanus dan Novita bahwa pendidikan politik jangan pernah dikesampingkan, “ujar Nikson yang juga berprofesi sebagai pengacara. (4RL).
