MANADO – Akhirnya Manado akan ketambahan kelurahan baru. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado dalam rangka pembicaraan tingkat II terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Manado Tahun Anggaran 2016, serta Ranperda tentang pemekaran dan penggabungan wilayah kelurahan, dihadiri Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA dan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan SE, dilaksanakan di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, Kamis (13/07) malam tadi.
Rapat berlangsung serius dipimpin Ketua DPRD Manado Nortje Henny Van Bone melalui Wakil Ketua dr Richard Sualang, didampingi Wakil Ketua Drs Danny RWF Sondakh.
Dalam kesempatan itu, Walikota GSVL mengatakan Ranperda tentang pemekaran dan penggabungan wilayah kelurahan sangat penting untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Mengingat, perkembangan Kota Manado yang begitu pesat, sehingga membutuhkan pemekaran wilayah.
“Tujuan daripada pemekaran wilayah kelurahan yakni untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Sehingga, kami berharap Ranperda ini dapat ditetapkan menjadi Perda sebagai acuan pemerintah dalam melangkah menjadi lebih baik dimasa yang akan datang,” ujar Walikota dua periode tersebut.
“Terima kasih atas perhatian teman-teman di DPRD Kota Manado dalam rapat paripurna yang terhormat malam hari ini,” ujar Sualang, menutup rapat paripurna. Tampak hadir Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Drs Rum Dj Usulu, para pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Manado.
Lanjut dikatakan, sebagai mitra legislatif, Walikota GSVL memberikan apresiasi terhadap kerja keras dan kerja cerdas anggota legislatif Kota Manado dalam memproses kedua Ranperda itu. Selain kedua Ranperda tersebut, DPRD Manado juga mengagendakan pembicaraan tingkat I atas Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Manado. Dimana, saat pemandangan umum fraksi-fraksi, seluruh fraksi setuju jika pemandangan umum tidak dibacakan dan hanya diserahkan untuk ditindaklanjuti.
