SULUT – Adanya keluhan masyarakat terkait ketersediaan darah, membuat legislator Sulawesi Utara (Sulut), Yongkie Limen, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Kandou dan Palang Merah Indonesia (PMI) Sulut.
Alhasil, anggota dewan (Deprov) ini, meminta supaya mengevaluasi staff yang ada di PMI.
Atas seizin pimpinan dewan dan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, James Karinda, Limen mengunjungi dua lembaga ini satu persatu. Ketika turun langsung ke kantor PMI Sulut, Limen hanya disambut Kepala Bagian Pelayanan dan Teknis, Marie Tamalonggehe.
Saat itu ia menjelaskan, di PMI darah itu dibeli dengan harga Rp300 ribu per kantong. Kalau untuk pasien BPJS diberikan gratis.
“Kalau pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) itu gratis diberikan, tidak ada tagihan sedikit pun. Seperti Prof Kandou kan sudah ada kerjasama. Darah di sini 300 ribu. Pelayanan darah di sini semuanya kita perlakukan sama. Kita berusaha siapapun pasien yang datang akan dilayani dengan baik. Sekarang masyarakat sudah banyak yang sadar untuk mendonorkan darah. Kita melayani demi kemanusiaan. Kita berusaha semaksimal mungkin,” jelasnya, selasa (21/03/2017).
Tak hanya itu, persoalan donor pengganti itu kalau di PMI sudah tidak ada stok. Selain itu, kalau pasien membutuhkan terombosit maka harus darah yang segar sehingga perlu donor baru.
“Karena itu darah segar maka kurang dari 6 jam harus segera ditranfusi,” tutupnya.
Selesai dari PMI, Limen kemudian mendatangi RSUP Kandou dan langsung melakukan observasi dan bertanya ke pasien yang ada di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Tak lama berselang, Direktur Utama (Dirut) RSUP Kandouw, Maxi Rondonuwu DHSM MARS, langsung datang menemani anggota dewan tersebut.
Informasi terkait sering kurangnya darah di RSUP Kandou dibantah Dirut Rondonuwu. Ia menjelaskan, selama ini pihaknya selalu mengumumkan berapa stok kantong darah yang tersedia.
“Kami selalu memasang papan pemberitahuan di bagian luar instalasi darah, tentang berapa stok yang ada,” tutur Dirut.
Menurutnya, selama ini kerja sama dengan pihak PMI masih jalan. Khusus untuk pasien BPJS mereka membayar kantong darah di PMI sebesar Rp360 ribu per kantong.
“Jadi yang membayar untuk BPJS itu rumah sakit. Jadi rumah sakit yang menggratiskan BPJS. Makanya rumah sakit berupaya cari di luar karena tidak mampu terus-terusan membeli dari PMI,” pungkas dia seraya mengatakan kami sudah memberikan surat supaya ada dari staff PMI yang siaga di kantor kami namun belum ada.
Berdasarkan data hasil di lapangan, anggota dewan Yongkie Limen mengatakan, pihak yang kurang aktif di sini adalah dari bagian PMI, khususnya donor darah. Bagaimana mungkin kantong darah di PMI 360 per kantong.
“360 ribu itu cukup berat untuk dibayar pihak RSUP Kandou. Mungkin akan dibicarakan dengan dewan supaya dicari jalan yang terbaik. Supaya juga masyarakat tidak terbebani. Di RSU ternyata terpenuhi kebutuhan darahnya melalui bank darah di rumah sakit. Nanti kita akan laporkan kepada Wagub (wakil gubernur) untuk evaluasi anggota PMI yang lain,” ungkap Limen.
(Ardybilly)
