SULUT – Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Rumah Singgah Kitawaya, Rumah Singgah Bapelkes dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, Guna melihat perkembangan serta kesiapan pembangunan, Tempat tidur, APD dan lainnya, jumat (17/7).
Kunker ini di dasari atas Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang lalu tentunya hal ini dikonsentrasikan pada pengamatan secara langsung pada penggunaan dana Covid-19 yang ada di Dinkes Sulut.
Saat berada di lokasi gedung Kita Waya yang berlokasi di Kelurahan Kairagi Manado, komisi IV menyoroti pengadaan infrastruktur terutama kualitas aspal yang dinilai tidak sepadan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 4,3 milyar .
“Dilihat dari pengamatan di lapangan pengadaan infrastruktur penunjang seperti pengaspalan di halaman gedung terkesan asal jadi bahkan lokasi halaman gedung tidak dibersihkan, padahal baru direnovasi namun terlihat seperti gedung tua.” ujar ketua komisi IV Braien Waworuntu
“Jadi saya ingatkan akan anggaran yang ada di RSUD Noongan sebesar Rp400 juta dan Rumah Singgah Kita Waya sebesar 4 milyar lebih karena fungsi DPRD adalah pengawasan, jadi harus lebih transparan mengenai relokasi anggaran karena dapat informasi dan masukan tadi teman-teman karena pergeseran itu harus masuk dari pembahasan khusus dan akhirnya itu tidak cukup apakah itu sudah pada tahap 3,4 dan ke 5. Itu harus lebih transparan. Karena dari perhitungan Pak Melky Pangemanan tadi itu sudah sangat minim, itu akan kami bantu menyampaikan kepada pihak eksekutif kalau kurang akan ditambahkan anggaran untuk Dinkes. Tapi jangan ada satu sen pun yang diselewengkan di sini. Kita dari pihak DPRD Sulut bisa merekomendasikan ke eksekutif dan pihak berwajib jika ada temuan-temuan,” ujar politisi Partai Nasdem Sulut dalam pertemuan bersama kadis Kesehatan dr Debbie Kalalo bersama jajaran di kantor Dinas Kesehatan Sulut.
Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Sulut, Richard Sualang mengatakan, kunjungan kerja (Kunker) ini di dasari atas Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang lalu tentunya hal ini dikonsentrasikan pada pengamatan secara langsung pada penggunaan dana Covid-19 yang ada di Dinkes Sulut.
“Sebagai gambaran kemarin torang (Komisi IV, red) telah turun lapangan melakukan kunker di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Noongan dan sudah melihat hasil alokasi dana covid yang ada di RSUD ini, sejauh pengamatan kami dan yang perlu kami sampaikan disini hasil pengamatan kami, kalau di sana ada sekitar Rp400 Juta ada rehap ruangan isolasi yang mungkin karena anggarannya terlalu kecil atau mungkin pelaksanaan terburu-buru atau mengejar waktu ini kami melihat kualitasnya kurang bagus dan menggembirakan artinya ‘velue of money’ dari Rp 400 Juta itu dengan hasil yang kami lihat itu ruang isolasi hanya ‘rupa cuma ada cet’, jadi tentang penggunaan dana covid di RSUD Noongan gambaran yang terlihat seperti itu. Dalam kacamata DPRD Sulut itu yang bisa disampaikan,” ujar Sualang dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan Sulut.
“Kemudian tadi juga kita sudah mengunjungi rumah singgah Kita Waya di Kairagi, yang sempat saya baca dari pemberitaan media bahwa surat rekomendasi dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) sudah turun untuk menjadi salah satu RS Lapangan darurat Covid-19. Kami tadi di dampingi oleh Pak Rembet menyampaikan juga anggaran yang ada disitu. Ini mengagetkan karena anggaran Rp 4,3 milyar sekian. Saya kira secara kasat mata karena kami DPRD Sulut Komisi 4 ini ketika kami melihat mutu pengerjaan aspal, rehap kurang rapih. Saya kira kalau ini nanti untuk pimpinan Komisi IV bisa di jadwalkan hearing misalnya dengan PPK (pejabat pembuat komitmen) dan pihak ketiga yang mendapatkan penunjukan langsung tentang kayaknya bisa dihadirkan, itu saja usul saya. Supaya kalau torang menyampaikan kepada ibu Kadis saya kira mungkin ibu hanya menerima pelaporan dari staf yang dibawah tapi untuk mengenai hasil turun lapangan kurang baik kalau kita hanya menimpahkan kekurangan ini pada ibu Kadis,” tandas Sualang yang merupakan politisi PDI-P Sulut.
Disisi lain anggota komisi IV , Melki Jakhin Pangemanan menyampaikan bahwa kondisi pandemi merupakan kondisi yang tidak ideal dan darurat tentunya semua berharap kredibilitas pengelolaan daerah tetap berjalan mesikpun dimasa pandemi banyak kesulitan yang dihadapi bersama terlebih khusus bagi Dinkes.
“Kami tentunya memberikan dorongan yang besar bagi Dinkes di tengah pandemi seperti ini karena berada di garda terdepan bahkan mungkin disibukan dengan tekanan psikologis karena menghadapi kondisi masa transisi di saat kita sudah berada di normal baru. Oleh karena itu sebagai DPRD terlebih khusus Komisi 4 memberikan perhatian dan yang terakhir jangan dianggap sesuatu yang mencari-cari kesalahan tetapi ini bentuk upaya kita mengefektifkan, mengefesiensi setiap program yang ada tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat terhadap penanganan dan pencegahan Covid-19 itu sendiri,” ungkap Pangemanan.
“Kami kemarin melaksanakan RDP kemarin dengan berbagai hal yang sudah di sampaikan oleh Dinkes yang tentunya harus dibarengi dengan kekuatan data dan itu sudah dijanjikan akan diberikan kepada Komisi 4 dan langkah proaktif kami dengan sudah melakukan turun lapangan di RSUD Naongan dan di gedung Kita Wuaya. Beberapa hal yang sudah di sampaikan oleh Pak Richard Sualang dan Pak Ketua Komisi 4 Pak Braien Waworuntu terkait temuan di lapangan saya kira ini harus menseriusi ini. Tentunya keterlibatan lembaga pengawas memastikan penganggaran ini dipakai sesuai peruntukannya misalnya memperhatikan material yang digunakan dalam upaya membangun gedung, rumah singgah, rumah sakit dan sebagainya. Apakah di gedung Kita Waya ini sudah sangat urgent sekali ketika dibuat jalan aspal sementara substansinya ruang itu memberikan kenyamanan bagi para pasien belum lagi fasilitas di dalam kita bisa merujuk di wisma atlet itu jelas ada sekat-sekat sehingga orang tidak terpengaruh dengan masa pemulihan untuk pasien, saya tidak tau kalau seperti apa sekarang, ini juga perlu di jelaskan. Jadi kondisi real tadi masih memprihatinkan, tapi anggaran itu telah di siapkan tapi juga dipakai
oleh karena itu yang nantinya akan dipakai untuk membantu pasien sekiranya memperhatikan kenyamanan,” tandas politisi PSI ini.
Disisi lain Kepala Dinas kesehatan Sulut dr, Debbie Kalalo mengatakan seiring dengan aktifitas kehidupan masyarakat di era new normal saat ini , pihaknya terus berupaya meningkatkan fasilitas yang ada termasuk tenaga kesehatan yang diarahkan untuk menangani pengendalian covid 19.
“ Kedepan secara bertahap ada beberapa rumah Sakit seperti Rumah Sakit Noongan dan RSUD Bitung yang akan dipersiapkan menjadi rumah sakit khusus covid, karena kondisi saat ini peningkatan status baru covid 19 masih meningkat . Untuk itu kita harus siapkan segala upaya tenaga maupun sarana prasarana sebelum nantinya sampai pada puncaknya.Sehingga saat kita sampai di puncak kita mampu mengendalikannya dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. “ tutur dr Debbie.
Kalalo menambahkan, untuk rumah sakit darurat di Sulut telah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI dan diteruskan ke BNPB pusat untuk membantu melengkapi fasilitas yang ada .
“ Nantinya dalam mempersiapkan sakit darurat ini akan bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB Pusat, dan dalam waktu dekat ini mereka akan turun melakukan peninjauanlokasi. pungkas dr Debbie
(Ardybilly)
