SEPUTAR SULUT. Manado- Kuliah umum di Aula Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi selasa (1/9) pagi tadi, menghadirkan Bupati Halmahera Utara Ir. Hein Namotemo, MSP yang juga adalah ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dalam paparannya Bupati Hein menyampaikan potensi bahari dari Indonesia khususnya kabupaten yang dipimpinnya. Menurutnya potensi lestari sekitar 81 ribu ton pertahun laut kita kurang di manfaatkan. Baginya kalau dimanfaatkan potensi ini maka masyarakat nelayan khususnya akan sejahtera dan berimnbas pada kemajuan Indonesia. Didaerahnya yang merupakan Kabupaten di wilayah pesisir berbagai program untuk peningkatan kemajuan bahari telah pemerintah laksanakan. Yang menarik menurut Bupati Hein, memperhatikan budaya dan kearifan lokal menjadi fokus utama dalam metode pendekatan program didaerahnya. Karena ternyata menurutnya pendekatan sesuai budaya dan kearifan lokal sangat terbukti efektif dalam pelaksanaan kesuksessan program-program pemerintah. Sehingga dari inisiatif dan partisipasi dari budaya daerah dalam penguatan wilayah bahari yang berkualitas, maka keinginan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Poros Maritim dapat terwujud.
Prof. Dr. Grevo Gerung dekan FPIK Unsrat yang turut hadir sangat mengapresiasi pemaparan Bupati Hein. “Diharapkan materi kuliah umum ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan staf pengajar yang hadir” tambah Prof. Dr. Markus Lasut selaku Ketua PS Ilmu Perairan Pasca Sarjana Unsrat. Selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam kerjasama kegiatan seperti penelitian dan beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di FPIK, khususnya asal Halamahera Utara.
Kuliah umum ini dihadiri sekitar 200-an peserta yakni para staf pengajar dan mahasiswa FPIK Unsrat, juga beberapa mahasiswa S2 dan S3 di PS Ilmu Perairan Unsrat. Menurut Dolvi Pamikiran, Rudy Moningkey, H. Runtuwene, V. Modaso, Janny P. dan Joy Kumaat kegiatan kuliah Umum seperti ini sangat penting bagi mereka sebagai dosen, karena dapat mengetahui lebih jelas kontribusi dan program pemerintah bagi kebijakan di sektor perikanan dan kelautan.
