
JAKARTA – Menyikapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai sangat memberatkan masyarakat, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene jadwalkan akan memanggil Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan, Selasa 5 Oktober 2019.
“Terkait kenaikan Iuran BPJS, kita akan bicara langsung dengan pihak kementerian (kesehatan) dan kepala atau direktur BPJS dan kita akan mendengar seperti apa,” kata Felly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari besaran saat ini, berlaku mulai 1 Januari 2020.
Setelah mendengarkan penjelasan dari pemerintah, ia mengatakan Komisi IX DPR akan menggelar rapat internal guna menyikapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Terkait kenaikan iuran tersebut, Felly melihat kompleksnya persoalan yang dialami BPJS Kesehatan.
“Ini bukan masalah uangnya, bukan masalah besar ini cukup atau tidak tapi kita harus lihat dulu persoalannya apa sih sebetulnya, bukan semata-mata besaran uangnya bisa saja penerapanya di bawah ada yang keliru, ada yang tidak pas, sudah cukup duitnya kan bisa saja seperti itu,” ujarnya.
(Ardybilly)