Meskipun masih dalam suasana merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 69, para wakil rakyat yang berkantor di Sario tetap memaksimalkan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka sebagai wakil rakyat walau telah berada di akhir masa jabatan periode 2010-2014. Hari ini, Senin 18 Agustus 2014, bertempat di ruang rapat paripurna para wakil rakyat melaksanakan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Perubahan Ranperda Tentang Perda Provinsi Sulut Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara.
Rapat Paripurna yang dihadiri oleh semua pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, hampir seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, MPd, Sekretaris Daerah Provinsi, Perwakilan Forkompinda, Kepala SKPD dan Pejabat Eslon III di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulwesi Utara, dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pdt. Ny. Meiva Salindeho-Lintang, STh.
Rapat Paripurna diawali dengan laporan yang disampaikan oleh Ketua Pansus Drs. Paul Tirayoh, MBA yang menyampaikan tentang proses penyusunan Ranperda ini mulai dari awal sampai dengan selesai, kemudian dilanjutkan dengan Penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi yang seluruhnya menerima dan menyetujui Penetapan Ranperda untuk ditetapkan sebagai Perda.
Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara beserta anggota karena meskipun akan segera mengakhiri masa jabatan namun tetap konsisten, penuh semangat, dan memiliki komitmen yang tinggi serta tidak kenal lelah melakukan pembahasan dan mengkaji secara cermat, teliti dan komprehensif terhadap revisi Ranperda ini.
Lanjut orang nomor satu di Sulawesi Utara, revisi RPJMD ini dilakukan karena terdapat target kinerja yang harus disesuaikan akibat terjadinya perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang berakibat pada perubahan struktur dan tata kerja yang tentunya berimplikasi terhadap perubahan strategi pembangunan, arah kebijakan, program, kegiatan dan indikasi pendanaan.
“Revisi RPJMD ini juga dilakukan agar gerak langkah pemerintahan dan pembangunan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah” tegas ayah dari Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang (Humas Prov Sulut)
