SULUT – Hubungan kemitraan Komisi 4 DPRD Sulut dengan Dinas Kebudayaan Daerah (Disbuda) dinilai tidak berjalan harmonis.
Hal tersebut lantaran dipicu pernyataan Kadisbuda Sulut Jendry Sualang yang diduga sempat menyinggung perasaan anggota parlemen Sulut beberapa waktu lalu. Kadisbuda mengatakan bahwa Ketua komisi IV hanya cari panggung tapi tidak tahu aturan.
Hal itu bermula dikarenakan pelaksanaan RDP Komisi IV DPRD Sulut dengan Disbuda, senin 10 Januari lalu ditunda oleh ketua Komisi IV lantaran Kadis tidak hadir dan hanya dihadiri oleh kabid-kabid.
Ketua komisi 4 Braien Waworuntu mengakui bahwa RDP ini sangat penting, karena ada hal subtantif yang akan dibicarakan dan didiskusikan bersama.
“Ada hal subtantif seperti untuk meminta data penerima bantuan kesenian dan kebudayaan yang diadakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Dinas Kebudayaan Sulut namun sudah berjalan sebulan ini pihak Disbuda tidak memberikannya, ada apa?” Ujar BW, rabu (12/2/2020).
Disisi lain, Ketua komisi 4 Braien Waworuntu menilai sikap Sualang bisa merusak hubungan kemitraan antara Lembaga legislatif dan eksekutif khususnya Komisi 4 dan Dinas Kebudayaan Daerah.
“ Kadis kebudayaan merusak hubungan kemitraan antara lembaga dewan dan Pemprov, karna ulahnya yang arogan merasa superior, merasa hebat dan menganggap remeh anggota dewan dalam hal ini ketua bersama seluruh komisi 4 DPRD Sulut. Hal ini di sampaikannya kepada beberapa rekan pejabat Pemprov melalui grup Whatsapp, bahkan kadisbuda mengatakan bahwa anggota dewan ini baru menjadi pejabat, kalau saya sudah lama jadi pejabat dan sudah puluhan tahun dinas, “ sesal Waworuntu.
“ Terhadap hal ini saya sebagai ketua komisi 4 menyesalkan sikap arogansi dari pejabat tersebut, padahal sejak awal bersama bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ODSK dan Sekprov kami ber komitmen ingin membangun komunikasi yang harmonis sesuai tupoksi kita masing-masing” tegasnya.
(Ardybilly)