Seputarsulut.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) saat ini memberikan peringatan keras kepada semua gubernur serta bupati dan wali kota untuk tidak menghambat masuknya investasi ke tanah air.
Bahkan Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua Pemerintah Daerah, mengawal kegiatan investasi yang tengah berjalan dimasing-masing daerah. Hal itu ditegaskan langsung Presiden Jokowi pada pertemuan tahunan Bank Indonesia (BI) 2022, Rabu (30/11) kemarin. Atas instruksi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) memastikan diri akan mengawal kegiatan investasi yang ada di Tanah Bumi Nyiur Melambai. Hal ini dipastikan langsung Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, saat dihubungi awak media, Rabu (30/11) kemarin.
“Semua kegiatan investasi akan kita kawal. Itu komitmen yang memang Pak Gubernur Olly Dondokambey selalu sampaikan. Tentu ini sudah saya ulang-ulang, agar diperhatikan. Bukan hanya untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sulut, tapi juga sampai ke 15 kabupaten/kota. Masing-masing Kepala daerah harus bertanggung jawab atas kegiatan investasi. Sama seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, jangan ada yang mempersulit. Itu juga selalu disampaikan Pak Gubernur Olly Dondokambey,” sebutnya.
OPD terkait ditegaskan Wagub Kandouw, harus membantu investor jika mengalami kendala dalam kegiatan investasi di Tanah Bumi Nyiur Melambai. “Kalau ada masalah langsung OPD turun untuk membantu mencari solusi. Jangan dipersulit atau diperhambat. Kalau saya temukan seperti itu, langsung kita evaluasi dan ganti kepala OPD yang bersangkutan. Saya akan cek apakah ada investasi yang terhambat. Saya tahu pasti ada yang mengalami hambatan, jadi sebelum saya dan pak gubernur turun tangan, lebih baik OPD yang bersangkutan langsung tuntaskan. Silahkan minggir jika tidak mampu bekerja,” tegasnya.
Bahkan saat ini diketahui bahwa Provinsi Sulut tengah menerima kegiatan investasi yang bernilai 2 triliun. Investasi yang dilakukan PT. TJ Silfanus tersebut, akan mewujudkan layaknya Pantai Indah Kapuk (PIK) di Kota Manado. Namun pada tahapan pelaksanaan kegiatan investasi, pihak pengembang mendapatkan banyak hambatan. Bahkan saat ini, kegiatan investasi megaproyek tersebut, masih mengalami hambatan sehingga kegiatan pekerjaan diketahui belum bisa berjalan.
Sementara itu, Pakar Pemerintah Dr. Jhony Lengkong mendorong OPD terkait di Pemprov Sulut untuk menyelesaikan hambatan yang ditemui PT. TJ Silfanus selaku pengembang. “Ya tentu harus segera difasilitasi dan dicarikan solusi. Karena sia-sia dan akan sangat rugi jika kegiatan investasi ini tidak berjalan. Indonesia saat ini sedang akan menghadapi ancaman resesi ekonomi di tahun 2023. Kalau 2 triliun ini tidak dijaga, maka akan sangat sulit kedepannya mendorong Pertumbuhan Ekonomi (PE) di Tanah Bumi Nyiur Melambai,” katanya.
Akademisi Fispol Unsrat tersebut juga berharap agar kegiatan investasi di Sulut harus lebih dipacu. Sehingga potensi ancaman resesi bisa diminimalisir sedini mungkin. “Kegiatan investasi ini kan adalah modal yang masuk. Kalau modal ini tidak dijaga, maka akan hilang. Pemerintah selaku pemangku kepentingan harus bisa mengawal ini. Saya sangat yakin Pak Gubernur Olly Dondokambey memiliki semangat dalam mendorong kegiatan investasi. Karena sudah terbukti saat ODSK memimpin Sulut, capaian investasi melejit. Jadi saya harap, kegiatan investasi yang saat ini menghadapi hambatan, segera mungkin diselesaikan. Karena ini semua bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kuncinya.
