SULUT – Baru beberapa hari yang lalu DPW BPKP-NKRI Sulawesi Utara menggelar pelantikan, agenda awal pun dilakukan dengan menyambangi Asrama Mahasiswa Biak yang berada di Kleak, Manado, tujuannya adalah mendengarkan apa saja yang menjadi keluhan-keluhan dari para mahasiswa Biak yang sejatinya untuk mengejar studi di Universitas yang ada di Sulut.
Dalam pertemuan tersebut, Banyak keluhan-keluhan dilontarkan dari beberapa Penghuni Asrama Mahasiswa Biak.
Seperti yang dikatakan Daud Bimara, Studi di Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Inggris. Dirinya mengaku Bahwa selama ini untuk pengurusan surat-menyurat, contohnya surat pindah Domisili, KTP, KK dan lainnya sangat sulit.
“Mengenai hal itu, Saya minta adanya hubungan kerjasama antara Pemprov Sulut dan Pemerintah Papua agar bisa mempermudah Kami (Seluruh Mahasiswa Papua yang Kuliah di Sulut) melakukan pengurusan surat menyurat dalam hal ini KTP, KK dan Surat pindah domisili,” ucapnya, kamis (3/10/19).
Tak hanya itu, Daud juga meminta agar di Sulut ada ‘Kampung Papua’ dan disediakannya Lahan pekuburan khusus orang Papua.
“Kiranya permintaan ini bisa di pertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulut seraya untuk kesejahtraan masyarakat papua yang berada di Sulut,” tuturnya.
Disisi lain, Mitu Salasarefe (Mahasiswa dari Papua yang Kuliah di Unsrat) mengaku bahwa di Unsrat adanya pembatasan kuota calon mahasiswa dari luar Sulut.
“Kiranya hal ini dapat diperhatikan, agar Kami yang dari luar Sulut bisa diterima dan melakukan perkuliahan di Unsrat,” katanya.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPW BPKP-NKRI Sulut Jan Timotius Kereh mengatakan perkunjungan BPKP-NKRI Sulut ini memang untuk mendengarkan keluhan-keluhan, melihat persoalannya dan mencari solusi, memfasilitasi dan meluruskan.
” Contohnya terkait pembatasan kuota mahasiswa luar Sulut, memang hal ini saya belum tahu pasti apakah karena IPK atau lainnya tapi pastinya BPKP-NKRI Sulut akan meminta pihak Unsrat melihat dan meninjau kembali guna membantu calon mahasiswa dari Papua untuk bisa berkuliah. Dan juga maksud perkunjungan ini untuk melihat keadaan tempat tinggal Asrama Mahasiswa Papua yang ada di Sulut, tentunya kami akan bermediasi dengan Pemprov Sulut dan juga BPKP-NKRI Sulut akan bertemu dengan Presiden RI Jokowi dodo guna untuk melihat dan mendengarkan keluhan ini. Pada intinya, Kami ada di garis depan untuk memperjuangkan Mahasiswa Papua yang berada di Sulut,” jelas Kereh.
Ketua DPW BPKP-NKRI Papua Heiner Marondof, Dalam kesempatan ini mengatakan keluhan-keluhan ini merupakan hal yang penting untuk segera direalisasikan.
“Saya berharap Pemda Papua dan Pemprov Sulut dapat bersinergi melakukan kerjasama yang baik guna kelancaran akses dalam kepengurusan surat menyurat dan lainnya, karena hal ini sangat menghambat mereka (masyarakat papua) untuk tinggal dan Kuliah di Sulut,” tutupnya
Turut hadir, Pewakilan DPP BPKP NKRI : Daniel Worek, Bendahara : Dewi C Senduk, Ketua Biro Pengolahan Data/IT : Reinhard C N Worek, Ketua Biro Anti Narkoba : Steve Senduk, Ketua Biro Hubungan Dalam/Luar negeri : Jaifrids Watulangkow
(Ardybilly)
