Manado, (27/10/2020) – Mengakhiri masa reses, tanggal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara melakukan pertemuan dengan Pejabat Sementara Gubernur (Pjs) Sulawesi Utara Agus Fatoni.
Pertemuan ini dilakukan di ruang Mapalus kantor Gubernur Sulut. Dari pihak DPD hadir If Djafar Alkitiri, Dr Maya Rumantir dan Ir Stefanus BAN Liow MAP. Tim Sekretariat Kantor DPD Sulut, staf ahli, staf administrasi dan staf khusus dari masing – masing Senator. Sementara Pejabat Sementara Gubernur Dr Agus Fatoni di dampingi asisten III Asiano Gemmy Kawatu, kepala dinas kesehatan dr Debby Kalalo dan Karo Pemerintahan dan kepala biro pemerintahan dan Humas Jemmy Kumendong.
Mengawali pertemuan, Ir Djafar Alkatiri MM menjelaskan bahwa masa reses berlangsung dari 10 Oktober sampai 3 November. Sebelum masa reses berakhir para Senator yang berasal Sulut sepakat untuk bertemu dengan Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni.
Langkah itu dilakukan sebagai upaya koordinasi terkait kesiapan Sulawesi Utara dalam menggelar Pilkada serentak, penanganan penanggulangan pandemi covid-19, serta menyampaikan temuan masalah dan aspirasi masyarakat yang diperoleh selama reses. Alkatiri juga menekankan pentingnya Pilkada bersih, bebas politik uang, tidak ada politisasi birokrasi.
“Pilkada serentak ini diselenggarakan anggaran yang cukup besar. DPD sebenarnya secara tegas menolak pelaksanaan Pilkada Serentak bulan Desember karena masa pandemi, tapi karena sudah jadi keputusan, maka kami mengawalnya dengan ketat.
Jangan sampai tingkat partisipasi pemilih di bawah lima puluh persen, “tandas Alkatiri.
Sementara Pjs Gubernur Sulut Dr Agus Fatoni memastikan secara prinsip sudah sangat siap melaksanakan Pilkada. ASN selalu di ingatkan untuk netral. Fatoni melanjutkan, koordinasi dengan KPU dan Bawaslu intens dilakukan. Demikian juga dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kepala sekolah di bawah Pemprov juga dikumpulkan untuk diberi penjelasan soal netralitas, dan aturan – aturan serta kesuksesan Pilkada. Sementara pihak pasangan calon (Paslon) di dorong untuk membagi alat pelindung diri (APD) ke rumah.
“Langkah – langkah untuk kesuksesan pilkada, penanganan covid – 19 terus kami lakukan. Termasuk agenda penting seperti pembahasan APBD Perubahan dan APBD 2021. Persiapan penting lainnya antisipasi adalah bencana banjir dan tanah longsor, karena saat ini sudah masuk musim hujan. Selanjutnya dalam waktu dekat akan di lounching gerakan Sulut Bermasker, dan disiarkan lewat live streaming ke kabupaten kota se Sulut. Saya berharap teman – teman Senator bisa hadir juga pada kegiatan ini, “ jelasnya.
Pada kesempatan berikutnya Senator Maya Rumantir menekankan soal Pilkada bersih persoalan tentang persepsi negatif terhadap perempuan Sulut. “Jangan pernah berpikir akan lahir pemimpin bersih bila dalam pemilihan tidak bersih dari politik uang, “tandas Maya.
Menyangkut persepsi negatif dengan konotasi tiga B yaitu bunaken, bubur dan bibir Manado, menurut Maya ini sangat menyakiti perempuan Sulawesi Utara.
“Perempuan Sulawesi Utara itu banyak yang jadi pemimpin, berkualitas dan mampu menjaga moralitas. Karena itu konotasi negatif ini harus di akhiri, “tegasnya.
Ir Stefanus BAN Liow MAP (SBANL) yang memilih kesempatan terakhir, menyorot beberapa hal secara ringkas.
Senator SBANL mengatakan, DPD RI adalah institusi resmi yang menyerap aspirasi daerah. Senator Dapil Sulut terus melakukan tugas dan tanggung-jawab dalam menyerap aspirasi daerah, termasuk persoalan ekonomi.
Masa pandemi covid – 19, menurut SBANL sangat berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.
Karena itu salah satu cara untuk menjaga ketahanan pangan, adalah pemanfaatan lahan tidur. “Masyarakat di motivasi untuk itu, dampaknya sudah banyak yang memetik hasil, tapi ada juga lahan yang belum di olah, jadi bukan lahan yang tidur, tapi pemilik lahan yang tidur, “ujar SBANL.
Lanjut SBANL, saat pertemuan dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, di bahas persoalan cengkih, kelapa serta kopi sebagai komoditas baru di Sulut. “Untuk kelapa perlu diseriusi soal pembuatan minyak kelapa. Saat ini memang ada yang membuat tapi bergerak sendiri – sendiri.
Karena itu perlu dijadikan program bersama, sehingga keuntungan ekonomi akan dirasakan rakyat, “jelasnya.
Hal lain yang dikemukakan adalah tanaman kopi. Saat mulai ada kelompok yang serius melakukan penanaman. Kopi ini bisa jadi destinasi.
“Bayangkan bila di tengah – tengah kebun kopi ada cafe kopi, ini bisa jadi yang pertama di Indonesia, “tandas Wakil Ketua Kelompok (Fraksi) DPD di MPR ini.
Menyangkut data BPS tentang 27 persen masyarakat Sulut yang tidak percaya covid – 19 yang diungkapkan Pjs Gubernur, SBANL mengatakan, sebenarnya masyarakat Sulut patuh.
Tapi seiring waktu berjalan ada yang suka coba – coba, setelah terpapar baru percaya. “Karena itu mereka perlu diingatkan lagi agar patuh, “kata SBANL. (don)
