Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, maka pemerintah provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI, akan menggelar Sosialisasi Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Pro Rakyat yang rencananya dilaksanakan pada hari Selasa 12 Agustus 2014 di ruang huyula Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara Drs Mecky M Onibala MSi, usai mengikuti jalan sehat bersama dalam rangka pencanangan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke- 69 Kemerdekaan RI dan HUT emas Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, di halaman Kantor Gubernur Sulut.
Mantan pejabat Bupati Kabupaten Minahasa Selatan mengatakan bahwa sosialisasi ini sangat pentingnya, oleh karena itu beliau mengharapkan kehadiran dari para Bupati/ Walikota se Sulawesi Utara beserta seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat menghadiri acara ini. Diharapkan hasil dari sosialisasi bisa langsung diterapkan dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2014 dan penyusunan APBD tahun 2015 baik dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulawesi Utara.
Sementara itu pada malam harinya bertempat di hotel Sintesa Peninsula Manado, para Bupati/Walikota, BPKP dan Gubernur akan bersama-sama menandatangani dokumen pengawasan. Usai acara tersebut akan dilanjutkan dengan “Seminar Pencegahan Korupsi” dengan nara sumber berasal dari KPK, BPK, Irjen Kemendagri, BPKP, Kejati dan Polda Sulut dan akan dilanjutkan dengan pengukuhan Pengurus AIPI Sulut, ujar mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut.
Ditambahkan oleh mantan kepala BKD Prov Sulut yang turut didampngi Sekretaris Inspektorat Provinsi Mieke Sendow, SE, kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari komitmen Gubernur Sarundajang untuk membangun Sulawesi Utara Tanpa Korupsi (Humas Prov Sulut)
