Daya serap anggaran di triwulan pertama tahun anggaran 2013 di Pemprov Sulut, lamban. Berdasarkan fakta evaluasi yang dibuktikan melalui laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD/Unit Kerja, maka sampai akhir bulan maret 2013, realisasi keuangan masih berada pada angka 11,22 Persen. Sedangkan realisasi fisik sebesar 13,78 persen yang berjalan paralel di bawah target yang ditetapkan untuk triwulan pertama, yakni sebesar 14.00 persen untuk keuangan dan 20,00 persen untuk fisik, atau mengalami deviasi -2,78 persen dan -6,22 persen dari target kita diakhir bulan Maret. Hal itu ditegaskan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, saat memimpin Apel Kerja dan Rapat Evaluasi Kinerja Jajaran Pemprov Sulut Bulan April 2013, di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Senin (8/4) kemarin.
Sedangkan untuk hasil evaluasi dalam laporan realisasi belanja SKPD/Unit Kerja sampai akhir bulan maret 2013, didapati bahwa realisasi serapan anggaran belanja langsung masih berada pada angka 5,38 persen, sedangkan realisasi belanja tidak langsung sebesar 19,94 persen. Artinya, dapat saya katakan bahwa daya serap anggaran kita lamban, ujar putra terbaik totabuan ini, sembari meminta perhatian dari seluruh kepala SKP.
Mokodongan yang saat itu, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Mecky M Onibala, dan Inspektur Provinsi Jefrry Korengkeng lebih lanjut mengatakan, dalam hal pengukuran capaian kinerja SKPD pada triwulan pertama ini, yang dilakukan melalui pola pengukuran kinerja dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target, serta menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diketahui bahwa capaian kinerja intansi pemerintah di lingkungan pemprov sulut pada triwulan pertama ini berada pada angka 18,16 persen, tegasnya.
Karena itu patut menjadi perhatian pula, adalah terhadap tindak lanjut dari penyerahan berkas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2012 ke BPK. Karena itu kembali Mokodongan minta agar Kepala SKPD segera menyelesaikan penataan dokumen-dokumen terkait laporan keuangan dan pengelolaan aset, serta pengelolaan pendapatan sebagai bahan untuk BPK dalam melakukan uji petik dan pemeriksaan fisik lapangan di SKPD. Apel kerja dan rapat evaluasi tersebut diikuti pula para Kepala SKPD, Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Sulut.(Kabag Humas Pemprov Sulut Jackson Ruaw selaku jubir)
