Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, mengingatkan para Kepala SKPD dilingkungan Pemprov Sulut untuk terus melakukan pengawasan internal setiap minggu di masing-masing SKPD. Hal itu penting dilakukan dalam upaya meminimalisir kurang pahamnya pegawai terhadap penerapan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP), terutama bagi mereka yang dipercayakan sebagai bendahara, PPK maupun PPTK. Hal itu disampaikan Wagub saat memimpin pertemuan hasil pemeriksaan pendahuluan BPK, yang berlangsuing di Kantor Ispektorat Provinsi, Rabu 2 April 2014 kemarin.
Kegiatan yang diikuti seluruh pimpinan SKPD, serta dihadiri juga oleh Sekprov Ir. Siswa Mokodongan, Inspektur Mecky M Onibala MSi serta Kaban BPK- BMD Praseno Haddy SE AK. Mengingat saat ini BPK masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan selama dua bulan, diharapkan semua dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun fisik, kiranya dapat disiapkan secara lengkap dan utuh agar tidak menghambat dalam pemeriksaan nanti, jelas Kansil.
Selain itu untuk mempercepat implementasi SPIP, diharapkan para kepala SKPD mampu membuat pedoman SPIP yang mudah dipahami dan diterapkan serta dapat disosialisasikan secara menyeluruh kepada pimpinan dan para pegawai. Disamping prosedur penetapan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAL) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena diakui penetapan DPAL sering terjadi kesalahan mekanisme pertanggungjawaban, ujarnya.
Sementara Inspektur Provinsi Mecky Onibala, MSi mengharapkan perhatian dari teman-teman di SKPD untuk segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK, sembari menyampaikan perkataan mohon maaf apabila hasil temuan ini tidak ditindaklanjuti maka SKPD yang bersangkutan akan bermasalah dengan aparat pemeriksa BPK (Humas Prov Sulut)
