Ojek wisata Bunaken yang telah menjadi icon pariwisata di Sulawesi Utara, kini berada diambang kehancuran, karena ada sejumlah warga yang menkomplain bahwa tanah dilokasi objek wisata kawasan Taman Nasional Bunaken (TNB) seluas 17.800 H merupakan milik leluhur mereka, sehingga berdampak negatif terhadap aktivitas kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua HPWLB Pdt Billy Johanes saat menyampaikan tuntutan masyarakat peduli bunaken, bahwa dalam rangka kepedulian objek wisata pulau Bunaken, maka kami selaku masyarakat dan organisasi pelestarian bunaken menyampaikan empat tuntutan untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut yaitu:
- Pemprov segera menyelesaikan tanah bunaken sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak meresahkan masyarakat dan berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan dan pendapatan ekonomi lokal
- Agar pemprov dan DPRD Sulut memberi perhatian khusus terhadap pembangunan di pulau bunaken
- Agar pemerintah/instansi terkait segera mengadakan bersih-bersih pulau bunaken
- Agar pemprov dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur dalam waktu 1 minggu segera meninjau lokasi untuk melihat langsung keadaan/masalah yang ada.
Para pengunjukrasa yang tergabung dari berbagai organisasi pengelola wisata bunaken ini, usai membacakan tuntutan mereka langsung diserahkan kepada Karo Perlengkapan Drs. Edwin Kindangen MSi yang turut didampingi Kadis Budpar Suprianda Ruru SH LLM.
Pertemuan selanjutnya berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulut Ir. Siswa Mokodongan, dari pengunjuk rasa mengutus 5 perwakilan yang mewakili asosiasi mereka masing-masing. Terkait dengan masalah ini Mokodongan mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Pemprov Sulut akan segara menuntaskannya melalui tim yang terdiri Biro Perlengkapan, Disbudpar dengan meminta bantuan serta dukungan dari aparat Polresta Manado untuk melakukan cek dan cros cek dilapangan sehingga secepatnya masalah ini diselesaikan secara cepat, janjinya seraya meminta Pak Billy dan kawan-kawan juga dapat membantu, mana yang terbaik oleh rakyat itulah yang diutamakan, jelas Mokodongan. Turut hadir Sekretaris Disbudpar Darwin Darwis dan Kepala Seksi Pengembangan Kreasi Seni Charles Taju SSTP MSi (Humas Prov Sulut)
