Di penghujung tahun 2013 ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tetap konsisten terhadap menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien serta akuntabel. Pemerintah pun melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang berkompeten secara rutin memberikan penilaian terhadap hal tersebut yaitu pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ( LAKIP) pada tahun ini memmberi nilai 65,45 bagi Provinsi Sulut.
Nilai tersebut naik dari tahun 2012 lalu yaitu 60, 54. Capaian itu menghantarkan Pemrov Sulut ‘naik kelas’ dari kategori CC ke kategori B sehingga menempatkan daerah ini sebagai salah satu yang terbaik dalam hal akuntabilitas pemerintah sehingga layak diberi penghargaan.
Untuk itu, Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang yang diwakili Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil, MPd, Senin 2 Desember 2013 diundang untuk menerima Penghargaan terhadap evaluasi akuntabilitas pemerintah tahun 2013 yang langsung diserahkan oleh Wakil Presiden RI Prof. DR. Boediono di istana wapres jalan Kebon Sirih Jakarta.
Wakil Gubernur Dr. Djouhari Kansil bersama 6 Gubernur lainnya (DI. Jogjakarta, Kaltim, Jatim, Sultra, Sumsel) menerima penghargaan langsung dari Wapres karena merupakan provinsi terbaik melaporkan akuntabilitas pemerintahan di daerahnya.
Menteri PAN-RB dalam laporannya mengatakan bahwa untuk kategori Pemerintah Provinsi, belum ada provinsi yang memperoleh tingkat akuntabilitas “A”. “Untuk kategori pemerintah daerah provinsi, yang tertinggi adalah provinsi yang memperoleh tingkat akuntabilitas B, mereka yang terbaik”, ujar Azwar. Untuk tingkat kemeterian, yang tertinggi adalah Kementeria Keuangan dan Kemenpan sedangkan untuk lembaga ditempati BPK dan KPK.
Wapres sendiri dalam sambutannya menekankan bahwa aspek penting dalam pembangunan bangsa adalah juga pembangunan institusi. “Kemajuan bangsa kita tidak terlepas dari ‘the quality of the institutions’ (kapasitas kelembagaan) yang kita miliki. Oleh karena itu evaluasi terhadap akuntabilitas institusi terutama institusi pemerintah. Hal ini semata-mata adalah untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan institusi yang efektif, efisien namun kokoh”, ungkap Boediono.
Wagub DR. Djouhari Kansil seusai acara mengatakan bahwa penghargaan yang diperoleh pemprov adalah buah dari kerja keras aparat pemerintah provinsi dan wujud nyata komitmen pemprov mewujudkan good governance di Bumi Nyiur Melambai. “Ini adalah buah dari upaya kita semua dan wujud komitmen pak Gubernur DR. S.H. Sarundajang dan saya dalam umtuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik serta berwibawa”, tukas putra terbaik Nusa Utara tersebut yang saat itu turut didampingi Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulut Nixon Watung, SH, Karo Organisasi dan Kepegawaian Jemmy Ringkuangan AP, MSi dan Kabag Tata Laksana DR. Jemmy Kumendong beserta Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut John Dumais sebagai mitra kerja pemprov bidang terkait (Humas Prov Sulut)
