HUTAN LINDUNG DALAM RDTR: MENGAPA HARUS DIPERHITUNGKAN ?
Oleh: Dr.Ir.Ar. Dwight Mooddy Rondonuwu.,ST.,MT.,IAI
MANADO – Dosen Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi
Saat ini, sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara sedang mempersiapkan dan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui tim penyusun yang melibatkan pemerintah daerah dan tenaga ahli lintas disiplin. Momentum ini menjadi penting karena RDTR bukan sekadar dokumen teknis atau peta rencana, melainkan instrumen yang akan menentukan arah pemanfaatan ruang, perkembangan kawasan, investasi, serta keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.
Di tengah proses tersebut, ada satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius: bagaimana menempatkan kawasan hutan lindung dalam delineasi Wilayah Perencanaan (WP)? Apakah kawasan hutan lindung perlu diperhitungkan dalam RDTR, sementara kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi kehutanan?
Pertanyaan ini perlu dijawab dengan membedakan batas geografis wilayah perencanaan, status hukum kawasan hutan, dan kewenangan pengelolaannya. Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak identik. Keberadaan kawasan hutan lindung dalam cakupan geografis perencanaan tidak otomatis mengubah status hukumnya, mengalihkan kewenangan pengelolaan, ataupun menjadikannya ruang yang dapat dibangun. Kewenangan berbeda tidak berarti keterkaitan ruang terputus.
“Hutan Lindung sebagai Penyangga Kehidupan Wilayah”
Kawasan hutan lindung tidak dapat dipandang sebagai ruang yang berdiri sendiri atau terpisah dari dinamika perkembangan kawasan perkotaan dan permukiman di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menegaskan fungsi pokok hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, termasuk pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut, dan pemeliharaan kesuburan tanah (Republik Indonesia, 1999; 2023).
Fungsi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan keberlanjutan wilayah. Pertama, secara hidrologis, kawasan berhutan berperan dalam menjaga tata air, mendukung infiltrasi, dan mengendalikan limpasan permukaan. Perubahan tutupan lahan di kawasan hulu dapat memengaruhi kondisi hidrologis wilayah hilir, termasuk ketersediaan air dan potensi banjir.
Kedua, dari aspek perlindungan tanah, perubahan vegetasi dan pembukaan lahan pada kawasan dengan kondisi topografi tertentu dapat meningkatkan erosi serta kerentanan lereng. Ketiga, dari aspek ekologis, kawasan hutan merupakan habitat dan bagian dari jaringan ekosistem yang perlu dipertahankan konektivitasnya.
Fragmentasi akibat perkembangan permukiman dan infrastruktur dapat mengganggu kesinambungan proses ekologis (Forman, 1995).
Dengan demikian, hutan lindung bukan hanya penting bagi kawasan hutan itu sendiri, melainkan juga bagi wilayah yang memiliki hubungan ekologis dengannya.
“Memasukkan dalam WP Bukan Berarti Mengambil Alih Kewenangan”.
Persoalan kewenangan sektoral tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan keberadaan hutan lindung dalam proses perencanaan ruang. PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, khususnya Pasal 66, mengatur bahwa pengintegrasian kawasan hutan menggunakan delineasi termutakhir yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, atau delineasi yang disepakati dalam pembahasan lintas sektor sesuai ketentuan tersebut.
Ketentuan ini menunjukkan pentingnya penggunaan data resmi dan koordinasi lintas sektor. Batas kawasan hutan tidak boleh ditentukan berdasarkan perkiraan atau penyesuaian sepihak oleh tim penyusun RDTR. Status dan fungsi kawasan harus tetap dihormati sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam perspektif perencanaan ekologis, McHarg (1969) menekankan pentingnya memahami karakter dan proses alam sebagai dasar pengambilan keputusan penggunaan lahan. Forman (1995) juga menjelaskan bahwa lanskap merupakan mosaik ruang yang saling terhubung melalui aliran air, pergerakan organisme, dan aktivitas manusia. Sejalan dengan itu, UN-Habitat (2015) mendorong integrasi perlindungan sumber daya alam dan ekosistem dalam perencanaan perkotaan dan kewilayahan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak semua kawasan hutan lindung harus dimasukkan ke dalam delineasi WP. Penentuannya harus didasarkan pada hubungan geografis, fungsi ekologis, tujuan perencanaan, serta ketentuan hukum. Apabila kawasan hutan berada di luar WP, tetapi memiliki pengaruh hidrologis atau ekologis terhadap wilayah perencanaan, keterkaitan tersebut tetap harus dianalisis.
“KLHS Harus Memengaruhi Keputusan Tata Ruang”.
Di sinilah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memiliki peran penting. Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2016 dan Permen LHK Nomor 13 Tahun 2024, KLHS merupakan instrumen untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan program.
KLHS tidak semestinya berhenti pada identifikasi potensi dampak lingkungan. Hasil kajian harus mampu menguji dan memperbaiki alternatif pengembangan yang dirumuskan dalam RDTR. Apabila ditemukan potensi peningkatan risiko banjir, tekanan terhadap kawasan hutan, gangguan daerah tangkapan air, atau kerentanan ekologis, rekomendasinya harus diterjemahkan menjadi penyesuaian keputusan tata ruang.
Penyesuaian tersebut dapat berupa perubahan lokasi pengembangan, pengendalian intensitas pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan tertentu, serta penguatan ketentuan zonasi dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, KLHS bukan sekadar dokumen pendamping RDTR, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa keputusan pembangunan tidak melampaui kemampuan lingkungan dalam menopang kehidupan.
*Merencanakan Ruang, Menjaga Kehidupan*
Pada akhirnya, RDTR bukan instrumen untuk membuka seluruh ruang bagi pembangunan. RDTR harus mampu menentukan ruang yang dapat dikembangkan, ruang yang perlu dikendalikan, dan ruang yang harus dipertahankan fungsi lindungnya. Karena itu, integrasi kawasan hutan lindung perlu ditempatkan dalam kerangka koordinasi lintas sektor, penggunaan data resmi, analisis hubungan ekologis, serta pengujian melalui KLHS.
Sebab, air tidak mengalir mengikuti batas kewenangan, ekosistem tidak berhenti pada batas administrasi, dan dampak perubahan penggunaan lahan dapat dirasakan jauh dari lokasi pembangunan.
Hutan lindung tidak harus menjadi objek pembangunan untuk menjadi bagian penting dari wilayah perencanaan. Justru dengan memahami dan menjaga fungsi ekologisnya, RDTR dapat menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur perkembangan ruang, tetapi juga melindungi fondasi kehidupan wilayah.
Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari seberapa luas ruang yang berhasil dibangun, seberapa banyak investasi yang masuk, atau seberapa cepat suatu wilayah berkembang, tetapi juga dari seberapa baik kita menjaga ruang ekologis yang menopang kehidupan generasi sekarang dan mendatang.
Jika hutan yang menjaga sumber air, melindungi tanah, dan menyangga kehidupan kita hari ini diabaikan dalam perencanaan ruang, lalu warisan lingkungan seperti apa yang sesungguhnya sedang kita siapkan untuk generasi mendatang ?
