Informasi Seputar Sulawesi Utara – Sulut Berbagi Informasi Seputar Sulawesi Utara | Sulut
Senin, 17 November 2014 bertempat di ruang WOC Kantor Gubernur, Dr. Sinyo H. Sarundajang selaku Gubernur Sulawesi Utara menerima kunjungan Dewan Energi Nasional yang dipimpin oleh Dr. Sonny Keraf. Adapun maksud dan tujuan Tim Dewan Energi Nasional yang dipimpin oleh Dr. Sonny Keraf turun ke daerah adalah untuk melihat secara langsung permasalahan krisis dan darurat energy yang ada Provinsi Sulawesi Utara, sehingga kedepannya perlu dibuat perencanaan jangka panjang mengenai kebutuhan energy. Diharapkan kedepannya solar cell akan dikembangkan dan energy nuklir adalah solusi terakhir yang akan digunalkan bila semua energy terbarukan telah terpakai.
Dalam pertemuan tersebut, gubernur menyampaikan bahwa Sulawesi Utara memiliki potensi sumber energi yang yang melimpah dan bisa menghasilkan hingga 1000 MW. Namun sayangnya, sampai dengan saat ini meski telah berada di Sulut sekitar 20 tahun baru menghasilkan 60 MW. Hal ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya masalah birokrasi dan aturan yang perlu dikaji kembali sehingga tidak menghalangi investor untuk berinvestasi sehingga kelangkaaan pasokan listrik yang sering terjadi di Sulawesi utara bisa ditanggulangi.
Sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden RI, bahwa Indonesia sebagai Poros Maritim dunia, Sarundajang menjelaskan bahwa Sulawesi Utara memiliki 3 kabupaten kepulauan yang memerlukan pasokan energy karena interkoneksi antar pulau yang jauh sehingga terjadi kesulitan energy yang menyebabkan harga BBM naik sudah 2x lipat apalagi di 3 Kabupaten ini. Hal ini diperparah dengan hanya tersedianya 1 depo pertamina, sehingga tidak tersedia BBM masyarakat akan sangat dirugikan bahkan akan mengganggu aktifitas warga yang umumnya berprofesi sebagai nelayan.
Oleh sebab itu, pada pertemuan tersebut Sarundajang mengharapkan agar supaya Dewan Energi Nasional bisa mengembangkan dan memanfaatkan energy terbaru untuk keperluan bersama. Pada kesempatan tersebut, SHS juga meminta agar supaya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan kepada Gubernur mengenai masalah geoternal sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pertamina dan PLN. Tak lupa Gubernur 2 periode ini mengatakan agar masalah Kehutanan dan Lingkungan Hidup perlu ditinjau lagi sehingga bisa lebih fleksibel karena dalam hutan banyak terdapat sumber energy yang dapat dikelolah dalam rangka memenuhi kebutuhan apa terlebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Humas Prov Sulut)
