SEPUTAR SULUT.Manado – Untuk menindaklanjuti arahan Presiden maka kamis 22 Oktober 2015 bertempat di Gedung Ex Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado, Walikota Manado, G.S. Vicky Lumentut memimpin Rapat Dinas Jajaran Pemerintah Kota Manado.
Berikut arahan Walikota dalam rapat dimaksud :
“Saya kemarin bersama seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota se Indonesia menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta”,ungkap Lumentut. Inilah beberapa agenda yang disosialisasikan walikota :
1. Terkait dengan hasil audit atau pemeriksaan lembaga pemeriksa, jika masih dalam batas 60 hari yang diberikan untuk menyelesaikan rekomendasi, belum boleh da kegiatan yang bersifat tindak lanjut. Sehingga diminta untuk difollow up semua. Berkaitan dengan pelelangan, tidak diberikan ruang untuk dimasuki masalah pidana, karena belum ada nilai kerugian. Kegiatan lain yang sifatnya administrasi tidak boleh diarahkan ke pidana. Sederhananya, karena persoalan administrasi, kemudian kalau ada ganti rugi, itu yang dikedepankan, diberi kesempatan untuk mengembalikan, kecuali punya niat mengambil apalagi tertangkap tangan, itu di luar ranah yang dipersiapkan. Jadi kalau pelelangan tidak usah takut dimasuki penegak hukum. Itu sudah ditegaskan kemarin. Kemudian masalah pembebasan tanah, agar dipercepat. Kalau ada yang mengganggu segera dibuatkan laporan. Intinya, percepatan penyerapan segera dilakukan, lalu rutin dilaporkan melalui TEPRA.
2. Berkaitan dengan Pilkada. Ditegaskan oleh beliau, Pilkada harus sukses, jangan sampai menimbulkan potensi gangguan keamanan. Kalau ada benih gangguan, harus segera diantisipasi aparat pemda, polisi, dan TNI. Selain keamanan, keterlibatan dari ASN, Menpan mengingatkan, kalau ASN ikut sama-sama di kampanye, apalagi terang-terangan menjadi tim, alamatnya sampai di pecat. Saya berharap tidak ada kawan-kawan yang dipinalti.
3. Berkaitan dengan bencana asap. Saya kemarin tidak terlalu banyak mendengar karena pikiran kita hanya ada di sumatera, ternyata juga ada di Manado. Tadi saya turun, gelap, kemudian ada 3 pesawat ternate, dialihkan ke Manado, ke Papua juga tidak bisa, karena gunung Gamalama juga terbakar. Presiden menyampaikan, Pemda harus ada dana mengantisipasi bencana asap. Dimintakan pada 2016 semua daerah diminta antisipasi semua bencana terjadi, seperti asap di Sumatera. Daerah-daerah yang juga punya potensi bencana alam, juga harus disiapkan. Alasan yang disampaikan selama ini, kehutanan adalah urusan vertical yang diurus kementrian. Tapi kemarin Presiden menyampaikan, uang itu sama, uang pusat-kabupaten/kota adalah uang di Indonesia. BPKP dan BPK ditugaskan mengantisipasi keadaan alam seperti ini. Kita masih menunggu petunjuk, tapi kita diminta kesiapan menanggulangi bencana dari aspek pendanaan. Bupati/Walikota juga diminta melakukan diskresi jika ada kedaruratan.
4. Soal paket regulasi ekonomi, yang menjadi perhatian serius presiden untuk sampai ke daerah, terkait perijinan. Karena kemarin dijelaskan, pengaruh ekonomi dunia yang lagi slow down, imbasnay ada di Indonesia. Paling dekat Cina, yang jadi tempat paling kita menerima impor. Cina sekarang lagi mengurangi ekspornya sehingga kebijakan Presiden, pasar dalam negeri dimaksimalkan. Artinya jangan orang luar yang masuk ke sini untuk memanfaatkan potensi pasar. Karenanya beliau sampaikan, daerah harus kreatif mendorong usaha kecil menengah yang tumbuh di daerah, sehingga produksinya dimanfaatkan penduduk. Beliau mengharapkan banyak investasi di daerah. Di pusat sudah dilaksanakan percepatan layanan untuk investasi. Kemarin Menko Ekonomi, sudah diluncurkan paket kebijakan ekonomi di BKPM, 3 jam selesai, dari mendaftarkan sampai dapat ijin, termasuk notaris disiapkan BKPM disiapkan di sana. Beliau sampaikan ini, karena di Negara lain, 1 jam bisa selesai. Di Indonesia masih hitungan bulan. Presiden tegaskan, khusus BKPM cukup 3 jam. Terkait dengan itu, jika ada syarat, jangan dimasukkan jangan jadikan persyaratan untuk ijin keluar. Diminta agar daerah bisa memangkas rantai birokrasi yang memperlambat pengurusan ijin. Wajib dipercepat karena para investor perlu dirangsang masuk ke daerah. Kita harus sederhanakan perijinan, termasuk IMB. Kalau ada syarat yang memperlambat, jangan dimasukkan lagi syarat itu. Saya tugaskan pak asisten dua untuk memacu hal tersebut.
Saya mohon dukungan, karena kesibukan, tidak selalu saya akan ada, para asisten saya instruksikan bekerja sama dan membantu Pak Sekda supaya kegiatan kita tidak ada yang terhambat. Ini bulan ke depan, banyak tunggakan kerja kita. Buatkan jadwal kita per keasistenan. Waktu saya tinggal 48 hari, karena 8 Desember sudah ada yang menggantikan. Yang paling mendesak adalah RAPBD 2016. Presiden minta dipercepat, supaya pada akhir Januari atau awal Februari, sudah dimulai pekerjaan untuk mengejar daya serap sehingga dapat menggerakkan ekonomi. Mohon para asisten, kerjakan prioritas. Selain yang mendesak KUA PPAS. Penyelesaian APBD Perubahan yang masih ada di Gubernur (dilaporkan sudah ada), kita tinggal melaksanakan.
Selain hal tersebut, berikut agenda yang menjadi perhatian pak wali adalah : Pengadaan tanah, sesudah ini saya akan menerima tim dari Kementrian PU, terkait tanah di sungai Tondano,
Persiapan relokasi bencana banjir 2014, bagaimana persiapan kita
Ijin yang bertumpuk yang dipantau terus di KPK, berapa yang diproses berapa yang belum.
Antisipasi kemarau panjang, kebakaran yang masih sampai sekarang. Karena ada bencana asap, Dinkes saya minta antisipasi menyiapkan masker untuk dibagikan kepada masyarakat. Kalau begini terus ISPA bisa jadi ancaman. Rapat dihadiri para asisten, staf ahli, pejabat eselon dua, dan para kepala bagian sekretariat daerah.
