Seputarsulut.com, Manado – tidak terima dengan kenaikan harga bahan bakar Minyak (BBM), Sejumlah Mahasiswa lakukan demonstrasi di halaman kantor DPRD Sulut.
Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Manado melangsungkan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulut untuk menolak kenaikan harga BBM.
Sebelum melakukan aksi tersebut, Pengurus PMII Manado telah menyurat kepada pihak Sekretariat dewan, yang mana mereka pada hari itu akan melangsungkan unjuk rasa dan mereka akan mengutarakan beberapa aspirasi mereka kepada wakil rakyat yang duduk dikantor DPRD Sulut.
Adapun aspirasi yang mereka sampaikan yaitu mengenai isu Nasional dan isu Lokal khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Kurang lebih ada 3 yang media seputarsulut.com tangkap dalam tuntutan mereka.
Pertama, Tolak Kenaikan BBM, kedua, Menolak Reklamasi pantai Minanga Malalayang, Ketiga Mendesak evaluasi Permenristekdikbud nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Manado.
Aksi penolakan yang digelar Jumat (2/9), merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua Umum PB PMII, yang meminta agar seluruh cabang menggelar aksi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang mayoritas menolak kenaikan harga BBM dalam hal ini Pertalite dan Solar.
Dalam aksi yang dinamakan ‘Gerakan September Bergerak’ massa PMII Cabang Manado bergerak dari ruas jalan Kairagi menuju ke kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut). Saat melakukan long march, tampak masyarakat ikut memberikan dukungan untuk mereka karena dinilai menyuarakan apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat.
Ketua PMII Cabang Manado, Arya Dwiputra mengatakan kenaikan harga BBM akan sangat merugikan masyarakat terutama yang berstatus ekonomi menengah ke bawah.
“Bahkan baru saja wacana (kenaikan harga BBM), sudah timbul kepanikan di tengah masyarakat dan juga dampak mulai terlihat kini,” kata Arya.
Arya menambahkan jika aksi yang mereka gelar adalah keterpanggilan dari PMII yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang paling merasakan dampak dari kenaikan BBM.
Sementara itu, Riswan Muhammad, koordinator lapangan dalam aksi ini, menyebutkan langkah pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM terlalu gegabah, karena justru di lain sisi ada banyak anggaran non prioritas yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk pengiritan beban biaya negara.
Menurut Riswan, alasan pemerintah yang menyebutkan jika pemakai BBM subsidi adalah warga kelas atas, justru mengindikasikan jika Pemerintah kalah garang dengan masyarakat kelas atas tersebut.
“Yang salah di sini adalah aturannya. Kalau memang pengguna BBM subsidi adalah masyarakat kelas atas, yang dievaluasi dan ditegakkan adalah aturannya, bukan ambil langkah menaikkan harga BBM,” kata Riswan kembali.
