Pemimpin Berkarakter Menjadi Prioritas

Pemimpin Berkarakter Menjadi Prioritas, oleh Arthur Mumu. Kelangsungan reformasi dalam kehidupan politik di era sekarang ini harus ditopang dengan kepemimpinan yang berkarakter. Pemimpin berkarakter harus memiliki “strong leadership”, dalam arti punya integritas yang berani dan bersih.

Jangan salah mengartikan “strong leadership” sebagai kepemimpinan yang kuat (strong) karena bisa berbuat yang otoriter. Semisal, pemimpin-pemimpin yang mengandalkan kekuatan lantaran mempunyai kedekatan dengan pihak-pihak tertentu, padahal mereka lupa bahwa jabatan menjadi pemimpin itu hanyalah sementara. Kepemimpinan seperti ini mengandung keberanian dan bersih dari kesalahan-kesalahan sebelumnya.

Perlu diketahui, kepemimpinan yang kuat harus menjadi bagian dari sistem yang kuat, sehingga dalam kepemimpinannya menciptakan hubungan yang harmonis antara pemimpin itu dengan rakyatnya. Makanya tidak bisa dipisahkan keduanya apalagi dipertentangkan satu sama lain. Agar terbangun kesadaran tentunya perlu adanya kerjasama “colective awareness”, yang sangat dibutuhkan penguatan partai politik, guna menghantar kesadaran bersama menuju lebih baik.

Meski demikian, Partai politik mempunyai peran penting karena demokrasi mensyaratkan dengan sistem yang kuat. Makanya dalam lingkungan kehidupan partai Politik (Parpol) di era sekarang ini cenderung oligarkis sehingga merusak sistem serta penegakan hukum disertai pembenahan dngan penataan ulang. Setiap orang tentunya menuntut hadirnya pemimpin berkarakter agar demokrasi serta penegakan hukum di NKRI berkat topangan parpol.

Dengan demikian, menjelang pemilihan kepala daerah di kabupaten dan kota bagi mereka yang akan ikut bertarung dalam kancah politik di daerah diperlukan berbagai persyaratan kualitatif baik kelayakan dalam kesanggupan mengemban beratnya tugas karena membutuhkan dukungan rakyat dan tentunya tidak lepas dari parpol yang akan mengusulkan dengan amanah, siapa yang dipandang cakap untuk berbakti apapun harus bersedia menerima amanah tersebut.

Harus diakui di era reformasi kehidupan politik setiap menit bisa berubah, itupun bukan hanya bagi calon pemimpin tetapi juga partai politik. Dari situlah muncul simbol kehati-hatian untuk politik praktis. Dalam berbagai ajaran, politik praktis disinyalemen agama dikaitkan dengan manipulasi untuk kepentingan, bahkan elit politik terkadang menabrak aturan pantainya sendiri, membuat masyarakat bingung harus memberikan hukuman sosial seperti apa.

Kepada semua pimpinan partai jangan sekali-kali terlibat dalam persoalan apalagi korupsi, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak mudah wakil rakyat yang duduk di DPR berada dalam lingkaran kasus korupsi. Kenyataan di beberapa daerah pernah terjadi seperti itu dikarenakan desain politik yang sifatnya liberal akibatnya parpol itu sendiri-lah yang bakal menjadi taruhan, sehingga harus membuat klarifikasi pencitraan.