MANADO – Walikota se – Indonesia berkumpul di Kota Malang. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke XII dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Convention Hall Hotel Savana, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, Rabu (19/07) pagi tadi.
Acara diisi dengan pemaparan terkait pemberantasan korupsi oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan. Tampak hadir Gubernur Jawa Timur DR H Sukarwo dan Walikota Malang HM Anton.
Rangkaian kegiatan Rakernas APEKSI di Kota Malang ini, juga dilaksanakan pawai budaya dan pameran promosi daerah dalam Indonesia City Expo (ICE) tahun 2017.
Rakernas yang diikuti 98 Walikota se Indonesia itu, merupakan iven yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan Nasional. Sehingga, muncul keselarasan dan sinergitas program antara Pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten.
Hal itu dikatakan Mendagri dalam sambutan membuka secara resmi Rakernas APEKSI. Menurutnya, Walikota harus memiliki ketegasan dalam menilai kinerja bawahannya. Jika tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sebaiknya diganti saja.
“Melalui forum APEKSI ini, saya minta para Walikota untuk bisa bersikap tegas. Jika tidak mencapai apa yang menjadi konsepsi Walikota, ya diganti saja. Jangan sampai pejabat yang dibawahnya itu menghalangi pencapaian visi dan misi Walikota,” tandas Mendagri.
Selain itu, tambah Mendagri, fungsi dan kedudukan kepala daerah dan wakilnya sudah jelas dan jangan dibenturkan. “Seorang kepala daerah baik itu gubernur, walikota maupun bupati sudah jelas fungsinya sebagai pemimpin di daerah. Posisi wakil apakah wakil gubernur, wakil walikota ataupun wakil bupati tidak bisa menggantikan posisi gubernur, walikota dan bupati. Wakil ya wakil,” tegas Mendagri.
Selain itu, Mendagri mengingatkan kepada 98 walikota anggota APEKSI agar bekerja dengan baik tanpa melanggar aturan yang bisa menyeret pada perbuatan korupsi.
“Bekerjalah dengan baik. Ikuti semua aturan yang ada. Bangun sinergitas program antara pemerintah pusat yang dijabarkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), kemudian pemerintah propinsi dengan program gubernur dan tentunya program walikota yang dijabarkan sampai ke kepala desa atau lurah,” tukas Mendagri.
Sebelumnya, Ketua Umum APEKSI Airin Rachmi Diany SH MKn mengatakan Rakernas APEKSI ini sangat penting untuk memantapkan peran Pemerintah Kota dalam menata sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi semakin baik, serta upaya mempercepat pembangunan daerah.
“Rakernas ini sangat penting dan strategis, karena merupakan sarana untuk menata dan mengoptimalkan peran pemerintah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan mewujudkan pemerintahan kota yang bersih, transparan dan akuntabel, yang merupakan prinsip-prinsip dari terwujudnya Good Governance,” tandasnya.
Lanjut dikatakan Walikota Tangerang Selatan yang baru setahun menggantikan Walikota DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA itu, pelaksanaan Rakernas APEKSI ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Musyawarah Nasional (Munas) APEKSI tahun 2016 lalu di Kota Jambi, sebagai forum tukar informasi dan pengalaman.
“Rakernas ini dapat dijadikan sebagai forum koordinasi yang rutin diadakan setiap tahun oleh para anggota APEKSI, yang hingga saat ini telah berjumlah 98 kota, untuk membahas dan memecahkan bersama masalah-masalah yang di hadapi dalam penyelenggaraan pemerintah kota,” tukas Airin.
Terpisah, mantan Ketua APEKSI Walikota GSVL yang sekarang menjabat Ketua Dewan Pengawas APEKSI menyatakan dukungan terhadap penyelengaraan APEKSI di Kota Malang. Apalagi, banyak isu strategis yang menjadi agenda pembahasan dalam Rakernas APEKSI tahun 2017.
“Rakernas APEKSI tahun 2017 ini, akan membahas berbagai topik strategis seperti reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel, serta bebas dari korupsi di pemerintah kota,” tandas Walikota GSVL.
