Pertikaian yang terjadi beberapa waktu yang lalu antara mahasiswa asal Papua dan masyarakat Tataaran Tondano akhirnya berakhir damai dan penuh nuansa kekeluargaan. Hal ini bisa tercipta setelah pihak-pihak yang bertikai yakni mahasiswa asal Papua dan masyarakat Taaran Tondano menandatangani perjanjian damai. Penandatanganan perjanjian damai dilakukan setelah sebelumnya dilaksanakan ibadah Natal antara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Penandatanganan perjanjian damai ini diprakarsai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini sekaligus menepis isu yang menyatakan bahwa acara ini diprakarsai oleh anggota DPD asal Sulut Maya Rumantir yang turut diundang oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Menurut kepala Biro Pemerintahan dan Humas yang ditegaskan kembali oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas, disampaikan bahwa terjadi misleading dengan isu tersebut dimana acara tersebut bukan diprakarsai oleh pihak lain selain pemerintah, baik pemerintah provinsi Sulut termasuk kabupaten Minahasa dan pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, sedangkan anggota DPD Maya Rumantir diundang oleh Sekda Minahasa, sebut kaban Kesbang.
Sebelum penandatangan perjanjian damai dilaksanakan, acara diawali dengan ibadah natal bersama antara Pemerintah Sulawesi Utara, Pemerintah Papua dan Papua Barat di Auditorium Universitas Negeri Manado yang ada di Tondano. Ibadah natal dipimpin oleh ketua sinode GMIM pdt. H.W.B. Sumakul. Turut hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang, forkompimda bersama para pejabat eselon 2, Gubernur Papua dan papua barat bersama rombongan yang berjumlah sekitar 80 orang serta masyarakat Tataran dan mahasiswa Papua yang menuntut ilmu dibumi nyiur melambai, apa terlebih mahasiswa yang sedang kuliah di UNIMA. Acara penandatanganan perjanjian damai tersebut berjalan dalam suasana yang sangat damai dan penuh kekeluargaan.
