SULUT – Edwin Lontoh, salah satu penghuni gedung cengkih, istilah Kantor DPRD Sulut, mengkritisi kebijakan anggaran 2017 yang diusulkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw (OD-SK).
Disela-sela pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sulut Tahun 2017, antara tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut, Lontoh menyebut, apa yang disampaikan gubernur melalui Ketua TAPD yang juga Sekprov Sulut Edwin Silangen SE MS, tak sesuai atau tak sinkron.
“Bagaimana mungkin ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang penyerapan anggaran rendah, tapi mendapatkan anggaran prioritas cukup tingggi. Sementara, ada SKPD yang penyerapan baik, namun anggarannya justru turun jauh. Ini kan tak sinkron lagi sesuai harapan pemprov,” sebut Lontoh.
Anggota DPRD Sulut yang terbilang cukup kritis dari Partai Demokrat ini, mencontohkan, Dinas Pekerjaan Umum (PU). Baginya, beberapa waktu lalu instansi strategis ini mendapatkan 500-an Milyar, tapi saat ini tinggal 200-an M.
“Sementara penyerapan anggaran di PU sangat tinggi, tapi kenapa anggaran yang disampaikan turun jauh. Yang ironis, ada SKPD yang penyerapan anggaran memang congkok, tapi dapat anggaran besar. Apakah ini yang disebut prioritas pembangunan infrastruktur?,” tantang Lontoh.(Ardybilly)
