MINUT – Sikap Pemerintah untuk Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut), dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) yang menolak pengoperasian tambang di Pulau Bangka mendapat respon positif.
Sikap itu mencerminkan kepedulian, tidak hanya untuk keberlangsungan lingkangan, tapi peduli terhadap asipirasi sebagaian besar masyarakat yanfg sejak awal sudah menolak keberdaan aktivitas pertambangan di daerah ini.
Namun Pemprov Sulut dan Pemkab Minut diharapakan konsisten dengan sikap yang diambil, karena bisa saja akan ada godaan kepentingan yang besar, apalagi investasi yang akan diluncurkan cukup besar.
Investasi bagi suatu daerah memang sangat penting, karena menjadi sumber devisa yang nantinya bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi. Namun kalau investasi harus merusak alam untuk jangka panjangnya, tentu itu bukan hal positif. bahkan nanti bisa menyengsarakan generasi berikut, dan bukan tidak mungkin mencadi ancaman bencana alam.
Demikian beberapa hal penting yang terungkap dari hasil diskusi yang di gagas lembaga DETEKSI (Detak Eksistensi Indonesia), di Jakarta Rabu (20/07/2016), ketika menoyorot polemik tambang biji besi di Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara.
“Saya kira sikap pemerintah saat ini adalah hal positif yang perlu di apresiasi positif oleh warga Sulawesi Utara, khususnya masyarakat Minut. Sekian lama polemik ini terjadi, masyarakat butuh kepastian dan solusi. Skarang Pemerintah sudah ada sikap, tentu kita dukung, ” ujar Sandi Lantang, Ketua Gerakan Siswa Kristen Indonesia (GSKI) Sulut.
Namun demikian menurut Sandi sikap pemerintah itu perlu di ikuti dengan kebijakan dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk alasan sikap yang di ambil.
